Perludem Khawatir Evaluasi Pilkada Langsung: Jokowi, Ingat Masa Lalu

Titi mengatakan adanya evaluasi bukan untuk serta merta mencabut hak rakyat untuk memilih secara langsung. Namun, justru harus ada solusi untuk menutupi kelemahan dari pilkada langsung.

"Maka, jangan terlalu melompat solusinya dengan melemahkan hak rakyat untuk mengakses daulat rakyat melalui partisipasi politik langsung di pilkada. Justeru reformasi kepartaian yang kita perlukan melalui penataan kelembagaan partai yang berorientasi pada demokratisasi internal partai. Jangan malah mencabut hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi memilih pemimpinnya. Justeru rakyat harus diperkuat dengan pendekatan politik yang berbasis gagasan dan program," katanya.

Baca juga: Gerindra soal Evaluasi Pilkada Langsung: Jangan Ubah Mekanisme Pemilihan

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan Usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah. Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).


Simak Video "Mendagri Tito Mau Evaluasi Pilkada, DPR Beri Opsi Pemilu Asimetris"

[Gambas:Video 20detik]

(eva/dnu)