Mensos Segera Sinkronkan Data PBI dengan Dukcapil

Foto: Mensos Juliari Batubara (Rahel/detikcom)

Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara akan melakukan sinkronisasi data Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini dilakukan agar batuan tersebut bisa tepat sasaran.

"Itu memang harapan juga dari semua pihak karena untuk juga lebih memastikan bahwa bantuan-bantuan sosial yang diberikan itu, dan bantuan yang lain itu yang diberikan oleh negara itu, itu benar-benar sudah tepat sasaran. Jadi ini yang akan kita koordinasikan dengan Dukcapil dengan Kemendagri," kata Juliari di Hotel Harris Vertu, di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019)

Juliari mengatakan bahwa sejauh ini Kemensos selalu melakukan update terhadap data tersebut. Dia berharap setiap data PBI yang ada bisa berbasis dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tapi yang pasti kan kita setiap tahun mengupdate data terpadu kita yang jumlahnya hampir 100 juta itu, 98 juta sekian. Kita harapkan dalam waktu dekat ini, kita semakin memutakhirkan, karena arahannya memang semua yang ada di data terpadu kami harus berbasis NIK ya" ucap Juliari.

Sejauh ini, menurut Juliari ada sekitar 68 juta data PBI yang sudah disesuaikan dengan data Dukcapil. Sayangnya, masih ada sebagian data yang belum disesuaikan.

"Ada yang sudah dipadankan NIK-nya, ada yang belum. Tapi kan sebagian besar kan sudah. Jadi hampir 68 juta itu sudah dipadankan. NIK-nya sudah, sudah padan dengan NIK yang ada di Dukcapil," jelas Juliari.

Dia juga menjelaskan bahwa proses penyesuaian data PBI dari Kemensos dan data Dukcapil tidak ada hambatan. Dia berharap proses ini bisa segera berlangsung cepat.

"Saya kira nggak ada hambatan tapi memang kan nggak sedikit datanya. Jadi perlu waktu ya, ya kita harapkan dalam waktu dekat kita bisa berkoordinasi cepat untuk data-data yang NIK-nya masih harus kita padankan dengan Dukcapil Kemendagri," jelas Juliari.

Juliari juga menegaskan proses penyesuaian data tersebut akan selesai di akhir tahun. Hal ini dilakukan agar tahun depan Kemensos bisa bekerja dengan data yang lebih berkualitas.

"Akhir tahun ini harus beres sehingga kita awal tahun depan sudah dengan data yg lebih berkualitas," tutur Juliari

Juliari juga berbicara tentang bantuan sosial (bansos) yang disebut akan terus ada. Dia mengatakan tidak ada pengalihan program bansos ke program lainnya.

"Bukan bansos dialihkan tapi ke depannya tentunya keluarga-keluarga penerima manfaat yang memang sudah graduasi, ya. Tolong diluruskan. ini tentu harus ada program-program pemberdayaan yang lebih baik lagi dari Kemensos. Jadi memang bukan, karena orang nanti nangkepnya 'wah ini bansosnya mau di..' nggak, nggak, itu terus ya. Tapi kan gini, semakin lama kan kunci kesuksesan Kemensos kan juga negara ya. Itu kan rakyat miskinnya kan semakin sedikit," tutur Juliari.

Lebih lanjut, Juliari melakukan pengandaian jika warga miskin berkurang maka program bansos akan semakin berkurang. Namun, dia mengatakan

"Artinya kalau rakyat miskinnya semakin sedikit tentunya program bansosnya kan juga semakin berkurang dong. berkurang bukan karena dikurangi anggarannya tapi karena dia naik kelas menjadi mandiri secara ekonomi, sehingga program-program yang lebih, yang mereka-mereka itu dapat programnya lebih kepada program-program pemberdayaan. Jadi bukan dari bansos langsung dialihkan ke pemberdayaan sosial," ucapnya.

Sebelumnya, KPK sempat bertemu dengan Mensos Juliari Batubara. KPK meminta pemerintah memperbaiki akurasi data warga miskin.

"Seperti dijelaskan Pak Menteri tadi, kita terutama sangat menginginkan dalam waktu cepat pemerintah bisa mempunyai data yang akurat mengenai orang miskin," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/11).