Rapat dengan Prabowo, F-PPP Sindir 'Menkeu Tukang Utang'

Mochamad Zhacky - detikNews
Senin, 11 Nov 2019 16:46 WIB
Komisi I DPR dan Prabowo Subianto Gelar Rapat Kerja. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Komisi I DPR dan Prabowo Subianto Gelar Rapat Kerja. (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menyindir soal 'Menkeu Tukang Utang' saat rapat dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dia mengatakan, jika Kementerian Pertahanan (Kemenhan) ingin mendapatkan anggaran besar, mereka bisa datang ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai pemilik anggaran.

Tamliha awalnya bicara soal komitmen Komisi I terhadap anggaran Kemenhan. Dia menyebut, setiap tahun, komitmen politik anggaran selalu diberikan kepada Kementerian Pertahanan.



"Saudara Menteri Pertahanan, Jenderal 08 yang saya hormati. Wakil Menteri Pertahanan yang saya hormati. Di Komisi I ini, Pak, tidak ada anggota Komisi I yang politik anggarannya ingin mengurangi anggaran TNI dan Kemenhan. Dari tahun ke tahun itu selalu komitmen untuk politik anggaran itu selalu diberikan kepada Kemenhan," kata Tamliha dalam raker di ruang rapat Komisi I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Tamliha menyarankan Prabowo menyesuaikan kembali keperluan anggaran dengan program yang dicanangkan. Dengan harapan, programnya bisa berjalan dengan baik.

"Nah terhadap hal tersebut, kami perlu menyarankan, selama Bapak lima tahun menjadi Menhan, Bapak butuh anggaran sampai berapa? Sehingga setiap tahunnya itu bisa dianggarkan sesuai dengan grand design yang Bapak buat selama lima tahun," ucap politikus PPP itu.





Saat inilah Tamliha menyindir 'Menkeu Tukang Utang'. Hal tersebut dilontarkan saat menyarankan Prabowo berbicara langsung dengan Jokowi jika ingin anggaran Kemenhan ditambah.

"Nah di sini politik anggaran, Pak Menteri. Kalau Bapak ingin anggaran lebih besar, Bapak ke tempat Pak Jokowi, dia pemilik anggaran, Menkeu hanyalah tukang bayar dan tukang utang. Kalau di sini paling tambah Rp 3-5 triliun. Kalau Bapak mau lebih puluhan triliun, Bapak ke Presiden sebagai pemilik anggaran," jelasnya.



Untuk diketahui, 'Menkeu Tukang Utang' pernah diutarakan Prabowo pada masa kampanye Pilpres 2019. Prabowo sempat mengkritik utang pemerintah terus menumpuk.

Maka itu, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan 'Menteri Keuangan (Menkeu)', melainkan diganti jadi 'Menteri Pencetak Utang'.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada 'Menteri Keuangan', mungkin 'Menteri Pencetak Utang'. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati lalu merespons dengan puisi. Lewat puisinya itu, Sri Mulyani seolah ingin menjelaskan ke Prabowo apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah yang, menurut Prabowo, banyak memiliki utang.



Kini hubungan Prabowo dan Sri Mulyani tak lagi panas, mengingat keduanya masuk Kabinet Indonesia Maju. Kekompakan keduanya berlanjut dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Kamis (31/10). Jajaran menteri mengikuti ratas di ruang rapat Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Prabowo terlihat menyalami menteri-menteri yang hadir.

Usai rapat, Prabowo mengatakan sesama menteri haruslah akrab, termasuk dengan Sri Mulyani, yang dulu kerap dikritiknya.

"Ya harus akrab, Menteri Keuangan, ha-ha-ha...," kata Prabowo.

Sekadar informasi, Kemenhan mendapatkan anggaran Rp 127,4 triliun pada 2020. Jumlah tersebut lebih besar dibanding anggaran Kementerian PUPR dan Polri, yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun. (zak/idn)