Rapat dengan Prabowo, F-PPP Sindir 'Menkeu Tukang Utang'

Saat inilah Tamliha menyindir 'Menkeu Tukang Utang'. Hal tersebut dilontarkan saat menyarankan Prabowo berbicara langsung dengan Jokowi jika ingin anggaran Kemenhan ditambah.

"Nah di sini politik anggaran, Pak Menteri. Kalau Bapak ingin anggaran lebih besar, Bapak ke tempat Pak Jokowi, dia pemilik anggaran, Menkeu hanyalah tukang bayar dan tukang utang. Kalau di sini paling tambah Rp 3-5 triliun. Kalau Bapak mau lebih puluhan triliun, Bapak ke Presiden sebagai pemilik anggaran," jelasnya.

Baca juga: Prabowo dan Sri Mulyani Kini Tertawa Bersama

Untuk diketahui, 'Menkeu Tukang Utang' pernah diutarakan Prabowo pada masa kampanye Pilpres 2019. Prabowo sempat mengkritik utang pemerintah terus menumpuk.

Maka itu, Prabowo menegaskan jangan lagi ada penyebutan 'Menteri Keuangan (Menkeu)', melainkan diganti jadi 'Menteri Pencetak Utang'.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagilah ada 'Menteri Keuangan', mungkin 'Menteri Pencetak Utang'. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo dalam acara dukungan alumni perguruan tinggi di Padepokan Pencak Silat, Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (25/1).

Menkeu Sri Mulyani Indrawati lalu merespons dengan puisi. Lewat puisinya itu, Sri Mulyani seolah ingin menjelaskan ke Prabowo apa saja yang telah dikerjakan oleh pemerintah yang, menurut Prabowo, banyak memiliki utang.

Baca juga: Panasnya Hubungan Prabowo-Sri Mulyani di Pilpres yang Kini Satu Kabinet

Kini hubungan Prabowo dan Sri Mulyani tak lagi panas, mengingat keduanya masuk Kabinet Indonesia Maju. Kekompakan keduanya berlanjut dalam rapat terbatas di Istana Presiden, Kamis (31/10). Jajaran menteri mengikuti ratas di ruang rapat Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Prabowo terlihat menyalami menteri-menteri yang hadir.

Usai rapat, Prabowo mengatakan sesama menteri haruslah akrab, termasuk dengan Sri Mulyani, yang dulu kerap dikritiknya.

"Ya harus akrab, Menteri Keuangan, ha-ha-ha...," kata Prabowo.

Sekadar informasi, Kemenhan mendapatkan anggaran Rp 127,4 triliun pada 2020. Jumlah tersebut lebih besar dibanding anggaran Kementerian PUPR dan Polri, yang masing-masing Rp 120,2 triliun dan Rp 90,3 triliun.
(zak/idn)