Mahfud Md Sebut Jokowi Tampung-Bahas Ide Kepala Daerah Dipilih DPRD

Menko Polhukam Mahfud Md (Lisye Sri Rahayu/detikcom)

Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan rencana kepala daerah dipilih DPRD akan dibahas di lain kesempatan. Pemerintah belum memiliki sikap resmi mengenai evaluasi Pilkada untuk 2020.

"Ada disinggung, tapi tidak dibahas. Tapi pemerintah belum punya pendapat resmi. Kami baru saling lempar ide, jadi belum dibahas dan belum ada kesimpulan. Tapi tentu akan dibahas," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Hal ini disampaikan Mahfud seusai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu pimpinan KPU. Usulan rencana kepala daerah dipilih DPRD masih ditampung pemerintah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Nanti dibahas semuanya. Artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU yang melapor kalau secara internal nanti kita akan bicara," ujar Mahfud.

Tonton juga video Mahfud Cerita Beda Perizinan di Indonesia dengan Singapura:

Mahfud memastikan rencana tersebut dibahas. Namun dia mengatakan belum dipastikan apakah sistem pemilihan kepala daerah akan diganti.

"Dibahas pasti, tapi apa diubah atau nggak itu nanti," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mempertanyakan sistem pilkada langsung. Dia menilai sistem pemilu itu menimbulkan dampak negatif, yakni biaya politik yang tinggi.

"Kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem politik pemilu pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun? Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," ujar Tito di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (6/11).