Mendagri Usul Evaluasi Pilkada Langsung, KPU: Perlu Kajian Lebih Dalam

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Minggu, 10 Nov 2019 06:14 WIB
Viryan Aziz (Foto: Ari Saputra)
Viryan Aziz (Foto: Ari Saputra)


Viryan meyakini, Pilkada tidak langsung bukan berarti bebas dari korupsi, sehingga harus ditelaah kembali. KPU juga mengusulkan agar mantan nara pidana kasus korupsi tidak diizinkan maju sebagai calon kepala daerah.

"Sebagai catatan Pilkada tidak langsung itu bukan berarti bebas dari money politic juga, tidak. Jadi kita perlu lebih dalam dan serius menelaah dalam konteks evaluasi poinnya adalah baik pemerintah dan DPR saya pikir senada dengan kami juga, kami kan mengusulkan mantan napi korupsi tidak boleh nyalon," imbuh Viryan.



Viryan menilai Pilkada langsung adalah satu hal yang sangat baik. Dia juga mencontohkan politik uang pada Pilkada ibarat sebatang pohon yang ditumbuhi benalu.

"Saya ya mayakini Pilkada langsung sesuatu yang sangat baik dan money politic itu ibaratnya kita ini sudah menanam pohon demokrasi yang baik dengan Pilkada langsung, ibaratnya ini kan sudah dari tahun 2005, laksana pohon sudah tumbuh, bagus, nah kemudian ada hama, benalu, nah benalunya itu yang harus dibuang, bukan berarti pohonnya harus dibunuh," kata dia.

Viryan mengatakan Pilkada memang membutuhkan biaya yang besar. Sehinnga pelibatan KPK dalam proses pendanaan kampanye perlu dipertimbangkan.

"Kalau uang politik itu memang sebuah kebutuhan, tapi politik uang itu tidak boleh. Saya pikir karena politik biaya tinggi di Pilkada identik dengan korupsi perlu juga dipertimbangkan pelibatan KPK dalam proses Pilkada langsung khususnya terkait denga proses dana kampanya dan politik uang," kata Viryan.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3