Mendagri Usul Evaluasi Pilkada Langsung, KPU: Perlu Kajian Lebih Dalam

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempertanyakan evaluasi Pilkada langsung yang diusulkan oleh Mendagri, TIto Karnavian atas dasar mengurangi politik uang. KPU menilai yang harus dikaji adalah kontrol dalam Pilkada bukan mekanisme pemilihannya.

"Bukan kepada mekanisme Pilkada langsung, atau tidak langsung. tapi bagaimana prosesnya itu ada kontrol yang kuat, sistem yang lebih baik dalam penggunaan dana politik," ujar Komisioner KPU, Viryan Aziz saat dihubungi, Sabtu (9/11/2019).

Baca juga: Mendagri Mau Evaluasi Pilkada Langsung: Ada Mudaratnya, Biaya Tinggi

Viryan memahami maksud pemerintah dan DPR untuk menghadirkan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang. Namun Viryan mempertanyakan apakah Pilkada tidak langsung akan menjamin tujuan tersebut.

"Pertama poinnya adalah usulan sampai sedemikian ekstrim itu maknanya ada keinginan kuat dari pemerintah dan DPR untuk sungguh-sungguh untuk menghadirkan Pilkada yang bersih dari Money Politic, dan harapan ke depan pemerintahan di daerah bisa berjalan dengan bersih, tapi kemudian apakah sampai harus dilakukan tidak langsung lagi, pada konteks itu kita perlu lebih dalam dan detail," lanjutnya.

Baca juga: Anggota Komisi II Setuju Pilkada Dievaluasi: Ada Industri Jual Suara