Para Menteri Beda Pendapat soal 'Desa Hantu', Ini Kata Istana

Para Menteri Beda Pendapat soal 'Desa Hantu', Ini Kata Istana

Rahel Narda C. - detikNews
Sabtu, 09 Nov 2019 14:21 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Rengga Sancaya/detikcom)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Rengga Sancaya/detikcom)
Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengabarkan adanya dana siluman yang tersedot ke 'desa hantu'. Isu bergulir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melakukan penyelidikan.

Namun bantahan datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Menurutnya, tak ada desa yang tak berpenduduk alias desa hantu.

"Oh, bukan nggak kompak ya, bukan nggak kompak. Persoalan data adalah persoalan krusial ya, karena apa, karena desa dari sisi Kemendes itu mengenalinya dari yang betul-betul definitif, tapi ternyata ada deviasi. Nah, deviasinya itu masuk sementara ini masuk dalam alokasi anggaran Menteri Keuangan," kata Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko kepada wartawan di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (9/11/2019).





Karena itu, perlu dilakukan klarifikasi di lapangan terkait dugaan munculnya 'desa hantu' yang menyerap anggaran Dana Desa. Kemendagri sebelumnya disebut menginvestigasi perihal kebenaran adanya 'desa hantu'.

"Kalau itu bukan apa, ada, bukan ada pertikaian antarmenteri, tidak. Tapi yang jelas adalah antara realitas dan yang sesungguhnya tidak sama, itulah yang menyulitkan. Nah, nanti bagaimana solusinya nanti akan dikejar, dikejar dengan baik. Anggarannya sekian di sebuah kabupaten, akan gampang kok itu. Harusnya alokasinya sekian, kenapa kok riilnya hanya sekian kepala desa. Nah, ini nanti akan ketemu," papar Moeldoko.





Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menegaskan pengusutan soal ditemukannya fenomena desa fiktif ini. Tito menyebut sudah menggerakkan tim gabungan dengan Polda Sultra dan pemerintah provinsi.

"Kalau memang fiktif ada anggaran dan anggaran dipakai, padahal nggak ada desanya, proses hukum tinggal tindak pidana korupsi. Kalau ada pemalsuan KTP fiktif, pemalsuan KTP kenakan, pidana pemalsuan. Saya tekankan pada Kapolda, sudah, tindak saja kalau memang fiktif, tindak saja, Polri. Baru perbaiki sistemnya," kata Tito kepada wartawan di Mako Brimob Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Rabu (6/11).





Tersebutlah desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang memuat apa yang disebut sebagai 'desa hantu'. KPK mencatat setidaknya diduga ada 34 desa yang bermasalah di Kabupaten Konawe. Dari jumlah itu, ada 3 desa fiktif, sedangkan 31 desa lainnya disebutkan surat keputusan (SK) pembentukan desa tersebut dibuat dengan tanggal mundur.

Sedangkan Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar Rp 70 triliun pada 2019. Indonesia memiliki 74.597 desa pada 2019. Setiap desa mendapatkan anggaran sekitar Rp 900 juta.


Simak Video "Mengintip Desa 'Hantu' di Konawe Sultra"

[Gambas:Video 20detik]


(fdn/fdn)