PPP Soroti Politik Uang di Pilkada Langsung, Usul Saksi Disediakan Negara

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Jumat, 08 Nov 2019 15:11 WIB
Achmad Baidowi (Lamhot Aritonang/detikcom)


Awiek juga mengusulkan penjatuhan sanksi berat kepada parpol yang terbukti menerapkan mahar dalam pencalonan. Selain itu, Awiek menilai pilkada bisa dikembalikan melalui DPRD, namun dengan pengawalan ketat selama proses pemilihan berlangsung.

"Jika ada keberanian, kembalikan pilkada melalui DPRD, tapi dengan catatan memperketat pengawasan terhadap money politics di DPRD dengan pengawalan ketat aparat pada setiap anggota DPRD selama tahapan dan proses pemilihan berlangsung," ungkapnya.


Terkait usulan pemilihan melalui DPRD, menurut Awiek, tak ada perintah pilkada langsung dalam UUD 1945. Namun hal itu, menurut Awiek, merupakan opsi terakhir yang paling berani.

"Di UUD tidak ada perintah pilkada langsung, hanya pemilihan kepala daerah dilakukan secara demokratis. Tapi itu opsi paling terakhir-berani. Jika tidak, maka evaluasi pilkada langsung terkait instrumen-instrumen yang kami sebutkan di atas. Sekarang kembali ke tujuan demokrasi, yakni kesejahteraan rakyat," tuturnya.