Pak Jokowi, Begini Rumitnya Regulasi Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan omnibus law untuk memotong regulasi di bidang investasi yang dinilai menghambat. Di sisi lain, keruwetan regulasi juga ditemui di sektor lain yaitu eksekusi mati gembong narkoba hingga pembunuhan kelas berat.

Para terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih diberikan upaya hukum luar biasa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, hal ini seakan-akan dimanfaatkan para terpidana mati ketika akan dieksekusi mati. Ketika akan dieksekusi mati, terpidana mati langsung teriak: "Saya mau PK."

Nah, kerumitan semakin runyam ketika terdapat dua penafsiran. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan PK boleh dilakukan berkali-kali, adapun Mahkamah Agung (MA) menyatakan PK hanya satu kali.

"Itu akan menjadi sedikit problema bagi kami untuk melaksanakan eksekusi mati. Karena apa? Para terpidana mati yang sudah PK satu kali harus dipertimbangkan lagi kalau dia mau PK," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Baca juga: Ini Fakta Gurita Bandar Narkoba Adam yang Hukuman Matinya Dianulir MA

Alasan MK, pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali melanggar konstitusi.

"Pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis," bunyi pertimbangan MK yang diputuskan pada 2014 silam.