Pak Jokowi, Begini Rumitnya Regulasi Eksekusi Mati Gembong Narkoba

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 08 Nov 2019 08:42 WIB
4 Penyelundup sabu sebesart 1,4 ton dihukum mati tapi belum dieksekusi (ist.)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan omnibus law untuk memotong regulasi di bidang investasi yang dinilai menghambat. Di sisi lain, keruwetan regulasi juga ditemui di sektor lain yaitu eksekusi mati gembong narkoba hingga pembunuhan kelas berat.

Para terpidana mati yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, masih diberikan upaya hukum luar biasa mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Namun, hal ini seakan-akan dimanfaatkan para terpidana mati ketika akan dieksekusi mati. Ketika akan dieksekusi mati, terpidana mati langsung teriak: "Saya mau PK."

Nah, kerumitan semakin runyam ketika terdapat dua penafsiran. Mahkamah Konstitusi (MK) menyebutkan PK boleh dilakukan berkali-kali, adapun Mahkamah Agung (MA) menyatakan PK hanya satu kali.

"Itu akan menjadi sedikit problema bagi kami untuk melaksanakan eksekusi mati. Karena apa? Para terpidana mati yang sudah PK satu kali harus dipertimbangkan lagi kalau dia mau PK," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Alasan MK, pasal 268 ayat 3 KUHAP yang menyatakan PK hanya bisa diajukan satu kali melanggar konstitusi.

"Pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis," bunyi pertimbangan MK yang diputuskan pada 2014 silam.
Selanjutnya
Halaman
1 2