Wakil Ketua DPRD DKI Minta Anggota DPRD Baru Belajar dan Tak Bikin Gaduh

Rapat DPRD DKI dengan Dinas SDA. (Eva Safitri/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Misan Samsuri, meminta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak membuat suasana gaduh di masyarakat. Misan mengawali pernyataannya dengan menyebut persoalan rencana anggaran lem Aibon yang diungkap PSI masih sangat prematur.

"Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari PSI, data yang masih sangat prematur," ucap Misan dalam keterangannya, Rabu (6/11/2019).

Misan menuturkan PSI memiliki perwakilan di masing-masing komisi. Menurut Misan, partai yang diketuai Grace Natalie itu lebih baik mengklarifikasi hal-hal yang mereka tidak pahami dalam kegiatan rapat kerja DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Apalagi kan mereka memiliki anggota fraksi di setiap komisi, jika ada data-data yang perlu diklarifikasi silakan melakukan klarifikasi dalam rapat kerja DPRD," kata Misan.

Misan mengatakan apa yang dikhawatirkan PSI, soal anggaran tak masuk akal, telah diklarifikasi pihak Dinas Pendidikan kepada Komisi E DPRD DKI. "Kita jadi tahu bahwa memang selama ini 'dummy' (komponen rincian anggaran) biasa digunakan untuk meng-input kegiatan yang belum ada rincian komponennya," ujar Misan.

"Jadi memang diisi rincian anggarannya agar pagu anggaran kegiatannya bisa masuk," imbuh Misan.

Misan kemudian meminta anggota dewan yang baru mau belajar dan bertanya. Dengan demikian, kegaduhan di masyarakat, lanjut Misan, dapat terhindarkan.

"Saya juga meminta kepada teman-teman anggota Dewan yang baru agar mau belajar dan bertanya. Jangan bikin kegaduhan di masyarakat. Gunakan hak kita sebagai anggota Dewan. Jika sudah klarifikasi, baru kita sampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat," katanya.

Masih kata Misan, masalah anggaran lem Aibon sebenarnya menunjukkan ada kelemahan pada sistem e-budgeting Pemprov DKI. Misan sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang mengharuskan sistem tersebut diperbaiki.

"Jadi dengan kegaduhan ini, kita jadi tahu ada kelemahan dalam sistem e-budgeting yang perlu di-upgrade. Sistemnya sudah bagus, tapi masih di-input manual dan bisa diakali. Kita maunya ke depan praktik-praktik seperti ini tidak terjadi lagi," tandas Misan.