Cerita Koster Rayu Warga dan Pecalang di TPA Suwung Soal Sampah

Gubernur Bali Wayan Koster. (Foto: Aditya Mardiastuti/detikcom)

Denpasar - Gubernur Bali Wayan Koster ikut angkat bicara soal polemik pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah akhir (TPA) Suwung, Denpasar, Bali. Koster mengungkap pihaknya ikut merayu kelian (kepala) adat dan pecalang untuk menghentikan aksi blokade truk pengangkut sampah.

"Ini yang ngelarang pembuangan sampah ke TPA Suwung bukan gubernur, tapi kelian adat dengan pecalangnya. Tadinya semua pemda termasuk Denpasar semua dilarang ke sana, karena situasinya sudah crowded," kata Koster usai mengikuti rapat di DPRD Bali, Jl Dr Kusumah Atmadja, Renon, Denpasar, Bali, Rabu (6/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Koster menuturkan pihaknya juga sudah meninjau ke lokasi dan memanggil kelian adat Pesanggaran ke rumah dinasnya. Dia menuturkan dari hasil lobinya, pihak adat akhirnya bersedia mengizinkan Denpasar untuk bisa membuang sampah di TPA Suwung.

"Termasuk saya sudah berkunjung ke sana, kita tahu lapangannya seperti itu, bahkan wali kota melakukan pendekatan pun ditolak sama keliannya dan pecalangnya sampai saya harus mengundang ke Jaya Saba. Kelian dengan pecalangnya, saya rayu-rayu akhirnya Denpasar dikasih," paparnya.

Dia menuturkan pihak kelian adat Pesanggaran menyepakati beberapa poin. Salah satunya pembatasan pembuangan sampah ke areal TPA Suwung yang menjadi pusat pembuangan sampah dari Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) itu.

"Tabanan sanggup membuang sementara di wilayahnya, Gianyar sanggup, kemudian Badung tidak sanggup. Badung minta waktu dua bulan itu pun ditolak, kemudian satu hari 30 truk itu ditolak, semua yang menolak kelian dengan pecalang. Saya merayu dua bulan permintaan Badung dikasih satu bulan, dari 30 truk per hari disetujui hanya 15 truk oleh kelian adat, bahkan kota Denpasar pun tidak setuju dengan Badung membuang sampah ke sana," paparnya.

Koster pun menegaskan pembatasan maupun penolakan pembuangan sampah ke TPA Suwung berasal dari masyarakat setempat. Dia pun meminta polemik soal sampah itu tidak dibebankan padanya.

"Bukan gubernur yang ngelarang, jangan tuduh saya, saya sudah berjuang maksimal. Kalau mau minta datang aja ke keliannya, jangan ke saya, yang menentukan kelian adat di sana, gubernur nggak punya kewenangan," tegasnya.

Koster menambahkan pihaknya juga sudah menawarkan lahan di Ungasan maupun Sobangan kepada Pemkab Badung. Jika memang ada penolakan dari warga sekitar, dia minta diselesaikan secara baik-baik.

"Oh dikasih, mana pilih, ajak lah ngomong desa adatnya, provinsi kan sudah ngasih mau yang mana pilih, asal tidak mengganggu lingkungan masyarakatnya. Provinsi sangat kooperatif membantu Badung kita tahu kesulitan lahan kurang baik apa provinsi?" ucap Koster.