Tanpa Komando, Anggota Golkar DPRD Kaltim Dukung Interpelasi Isran Noor

Gubernur Kaltim Isran Noor (Screenshoot 20detik)

Samarinda - Meski belum ada komando resmi dari Partai Golkar, anggota DPRD Kalimantan Timur dari fraksi partai pohon beringin menentukan pilihan secara pribadi mendukung interpelasi terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor.

"Secara pribadi sebagai anggota Dewan yang mempunyai hak interpelasi, saya mendukung usulan interpelasi. Tapi putusan dari fraksi/partai secara resmi belum ada arahan," kata anggota Fraksi Golkar DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud kepada wartawan, Rabu (6/11/2019).

Ada empat anggota Golkar di antara 20 anggota DPRD yang turut menandatangani usulan interpelasi terhadap Isran. Total anggota DPRD ada 55 orang. Butuh dukungan setengah plus 1 dari total anggota, alias 28 anggota, supaya interpelasi ini jadi keputusan DPRD.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk usulan, 7 orang sudah bisa disetujui. Tapi kalau mau menjadi putusan DPRD, syaratnya harus 50 persen+1. Itu standar," kata Hasanuddin.

Dia mempertanyakan sikap Isran Noor yang menunjuk M Sabani sebagai Plt Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Padahal pemerintah pusat telah melantik Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA Tahun 2018.

"Alasannya sederhana, kami hanya mau tahu alasan eksekutif kenapa ada konflik internal. Hendaknya kami sebagai partner eksekutif itu dikasih tahu saja supaya kami bila ditanya konstituen dan masyarakat juga bisa memberikan alasan yang tepat," kata Hasanuddin.

Lima fraksi di DPRD yang menjadi inisiator pengusulan interpelasi adalah Fraksi PDIP, PKB, Partai Golkar, PPP, dan PKS. Hasanuddin menjelaskan interpelasi adalah hak Dewan yang menjabat karena dipilih rakyat. Dia mendukung interpelasi bukan karena untuk melengserkan Isran Noor.

"Oh... tidak lah (ingin pemakzulan Isran) hanya hak bertanya dan semoga ada silaturahmi antar eksekutif dan legislatif," kata dia.