Eks Bos Petral Mulai Masuk KPK

Eks Bos Petral, Bambang Irianto, melangkah di gedung KPK. (Ari Saputra/detikcom)

Jakarta - Pengusutan kasus mafia migas oleh KPK berlanjut. Satu tersangka kasus ini mulai masuk gedung KPK, yakni Bambang Irianto, mantan bos Petral (Pertamina Energy Trading Ltd), anak perusahaan Pertamina yang dibubarkan Presiden Joko Widodo empat tahun lalu.

Gara-gara mafia migas, impor minyak dan BBM yang dilakukan Pertamina menjadi tidak efisien lantaran ada 'perantara' yang mencari rente. Hasil audit forensik yang pernah diungkap Menteri ESDM terdahulu, Sudirman Said, menunjukkan adanya transaksi tidak jelas senilai USD 18 miliar dalam transaksi jual beli minyak mentah dan BBM oleh Petral.

KPK yang sudah menyelidiki kasus ini sejak Juni 2014 kemudian menetapkan mantan Direktur Utama Petral dan Managing Director Petamina Energy Service (PES) periode 2009-2013, Bambang Irianto, pada 10 September 2019. KPK menduga praktik mafia migas sebetulnya dilakukan PES, sedangkan Petral diposisikan sebagai 'paper company'. Petral berkedudukan hukum di Hong Kong, dan PES berkedudukan hukum di Singapura.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni BTO (Bambang Irianto)," kata Laode M Syarif yang dulu masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, dalam konferensi pers di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (10/9) lalu.

Bambang Irianto diduga menerima suap sebesar USD 2,9 juta atas bantuan yang diberikannya ke pihak Kernel Oil, rekanan PT Pertamina. Menurut keterangan KPK, Bambang Irianto pernah mengamankan jatah alokasi kargo untuk Kernel Oil, berkaitan dengan pengadaan serta penjualan minyak mentah dan produk kilang untuk kebutuhan PT Pertamina. Itu diduga dilakukan Bambang pada 6 Mei 2009, saat dia menjabat Vice President Marketing PES.

Syarif menyebut Bambang mendirikan Siam Group Holding Ltd yang berkedudukan hukum di British Virgin Island untuk menampung penerimaan uang suap atas pekerjaannya membantu Kernel Oil.

Bambang Irianto pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b subsider Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada 5 dan 6 September lalu, KPK telah melakukan penggeledahan di lima lokasi terkait dugaan suap ke Bambang. Sejumlah dokumen disita KPK dari lokasi penggeledahan itu. KPK berusaha melakukan penelusuran dan pengembalian aset semaksimal mungkin.

"Semoga perkara ini dapat menjadi kotak Pandora untuk mengungkap skandal mafia migas yang merugikan rakyat Indonesia," kata Laode M Syarif saat itu.

Bambang Irianto mulai masuk gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, pada Selasa (5/11/2019). Dia diperiksa KPK sebagai tersangka, terlihat keluar pukul 17.30 WIB sore. Bambang menyatakan proses pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK sangat profesional. Dia diperiksa berkaitan dengan tugasnya sebagai Vice President serta Managing Director Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES). Dia mengaku belum ditanya soal duit USD 2,9 juta yang diduga sebagai suap untuknya.

"Masih belum (soal ada penerimaan uang USD 2,9 juta) masih tupoksi. Didalami tupoksi saya saja sebagai VP dan Managing Director," kata Bambang saat keluar KPK.

Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah memberikan keterangan secara terpisah, pihaknya menelusuri aliran duit yang berkaitan dengan kasus suap tersebut. KPK juga menemukan banyak bukti berupa dokumen lintas negara dalam perkara ini. Febri menyebut kasus dugaan suap perdagangan minyak ini memiliki kemiripan dengan kasus yang menjerat eks Dirut PT Garuda Emirsyah Satar.

"Dalam kasus ini sangat banyak bukti-bukti berupa dokumen-dokumen, dokumen yang sifatnya lintas negara. Itu juga perlu dipelajari secara lebih intens karena kerumitan kasus ini juga tak kalah rumit dengan kasus Garuda yang kemarin sudah tangani dan dalam waktu dekat bisa kami selesaikan," tutur Febri.