Round-Up

Tak Guna Berharap Perppu KPK ke Mahfud Md yang Sudah Jadi Menteri

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 05 Nov 2019 20:32 WIB
Mahfud Md (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Mahfud Md (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)
Jakarta - Menko Polhukam Mahfud Md meminta tak ada yang berharap padanya terkait penerbitan Perppu KPK. Alasannya, Mahfud kini adalah menteri sementara Perppu KPK adalah kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Harapan kepada Mahfud terhadap penerbitan Perppu KPK ini awalnya disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut ICW, Mahfud, yang sempat bertemu Jokowi sebelum ditunjuk sebagai menteri, bisa mendorong Jokowi untuk menerbitkan Perppu KPK.

"Kondisi hari ini yang mana UU KPK telah direvisi dengan muatan yang sangat melemahkan institusi tersebut harusnya dijadikan isu utama bagi Prof Mahfud Md selaku Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan untuk segera mendorong Presiden agar menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang KPK," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Sabtu (26/10/2019).



Harapan ICW itu kini direspons Mahfud. Dia mengatakan tak ada gunanya berharap padanya soal penerbitan Perppu KPK.

"Nggak ada gunanya berharap sama saya, saya nggak pegang kewenangan," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Mahfud memastikan dirinya tetap menyampaikan suara-suara yang ingin agar Perppu KPK diterbitkan ke Jokowi. Namun lagi-lagi, Mahfud menegaskan kewenangan menerbitkan Perppu KPK ada di tangan Jokowi sebagai presiden.

"Saya sampaikan suara-suara itu saya sampaikan pasti tetapi yang punya kewenangan tetapi presiden," ujarnya.
Selanjutnya
Halaman
1 2