2019/11/05 17:34:29 WIB
Mahfud Md: Orang Tak Akan Tertarik dengan Penjelasan Omnibus Law
Halaman 1 dari 1
Menko Polhukam Mahfud Md (Eva Safitri/detikcom)
Jakarta -
Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan akan segera mengkoordinasikan omnibus law dengan kementerian terkait di bawahnya. Namun Mahfud enggan menjelaskan lebih lanjut karena, menurutnya, masyarakat tidak tertarik pada hal tersebut.
"Kalau itu iya akan segera koordinasikan. Omnibus law tak punya sensitivitas politik. Saya jelaskan juga kamu (jurnalis) nggak bakal muat, (karena sifatnya) akademis, dan orang nggak tertarik," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Mahfud sempat menjelaskan sedikit terkait omnibus law. Menurut Mahfud, penjelasan soal omnibus law hanya menarik ketika masuk ranah akademis atau perkuliahan.
"Coba saya jelaskan, ada ratusan hukum berbenturan satu sama lain, bagaimana cara selesaikan, ada tahapnya, pasal begini-begitu. Nggak menarik jadi berita, menarik untuk kuliah, bukan kayak gini, nggak akan menarik kalau kayak gini kalian nggak muat juga," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menjelaskan lebih lanjut soal omnibus law atau UU 'sapu jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum di beberapa UU. Menurut Yasonna, omnibus law bukan berarti menghapus UU.
"Itu diidentifikasi begitu bukan berarti 70 UU semuanya total dibuang, tidak. Ada mungkin dalam satu UU hanya beberapa pasal yang dibuang atau diperbaiki. Tidak, tidak menghapus undang-undangnya. Misalnya ada satu UU yang dalam soal pertanahan yang memuat pendirian badan usaha menjadi sangat sulit, misalnya, ya itu yang kita selesaikan," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
(rfs/dnu)
"Kalau itu iya akan segera koordinasikan. Omnibus law tak punya sensitivitas politik. Saya jelaskan juga kamu (jurnalis) nggak bakal muat, (karena sifatnya) akademis, dan orang nggak tertarik," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).
Mahfud sempat menjelaskan sedikit terkait omnibus law. Menurut Mahfud, penjelasan soal omnibus law hanya menarik ketika masuk ranah akademis atau perkuliahan.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly menjelaskan lebih lanjut soal omnibus law atau UU 'sapu jagat' yang dapat digunakan untuk mengganti beberapa norma hukum di beberapa UU. Menurut Yasonna, omnibus law bukan berarti menghapus UU.
"Itu diidentifikasi begitu bukan berarti 70 UU semuanya total dibuang, tidak. Ada mungkin dalam satu UU hanya beberapa pasal yang dibuang atau diperbaiki. Tidak, tidak menghapus undang-undangnya. Misalnya ada satu UU yang dalam soal pertanahan yang memuat pendirian badan usaha menjadi sangat sulit, misalnya, ya itu yang kita selesaikan," kata Yasonna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).
(rfs/dnu)
