KPK Minta Hakim Tolak Praperadilan Imam Nahrawi

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 05 Nov 2019 15:58 WIB
Tim biro hukum KPK memberi penjelasan ke hakim dalam praperadilan Imam Nahrawi (Yulida/detikcom)
Tim biro hukum KPK memberi penjelasan ke hakim dalam praperadilan Imam Nahrawi (Yulida/detikcom)
Jakarta - Mantan Menpora Imam Nahrawi meminta status tersangka, penahanan, dan penyidikannya terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI dinyatakan tidak sah karena menganggap pimpinan KPK Agus Rahardjo sudah menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi. KPK menyebut Agus Rahardjo sampai saat ini masih melaksanakan tugas sebagai pimpinan sehingga penahanan tersebut sah.

"Sampai dengan dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan kepada diri pemohon, pimpinan KPK yang berjumlah 5 orang tidak ada yang meninggal dunia, menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana, mengundurkan diri atau pun dikenakan sanksi berdasarkan UU KPK. Dengan demikian sampai dilakukan penahanan dan perpanjangan penahanan kepada diri pemohon adalah sah," kata tim biro hukum KPK Natalia Kristianto saat membacakan jawabannya di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2019).

Ia mengatakan dalil pemohon yang menyatakan pimpinan KPK tidak berwenang menjalankan tugas sebagai penyidik karena menyerahkan mandat ke presiden adalah keliru. Sebab sampai saat ini tidak ada landasan hukum yang bisa dijadikan dasar terkait mandat tersebut.


Natalia mengatakan pengangkatan pimpinan KPK dilakukan oleh presiden. Dia menambahkan, sampai Imam selaku pemohon ditahan, tidak ada Perpres yang memberhentikan pimpinan KPK. Pimpinan KPK saat ini masih menjabat sampai Desember 2019.

"Berdasarkan hal-hal sebagaimana di atas dalil pemohon merupakan dalil yang tidak berdasar, mengada-ngada oleh karena itu layak dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima," ujarnya.

KPK menolak seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan Imam Nahrawi. Natalia mengatakan proses penyelidikan, penetapan tersangka, dan penahanan terhadap Imam Nahrawi sudah sesuai prosedur.

Ia mengatakan kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya saat KPK melakukan OTT terhadap lima pejabat Kemenpora dan pengurus KONI pada Desember 2018 lalu. Dalam perkembangan kasus itu, KPK menemukan bukti-bukti sehingga status perkara dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan.


Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan, Pengacara Nilai Ada Prosedur Tak Sesuai:

Selanjutnya
Halaman
1 2