detikNews
2019/11/05 12:11:34 WIB

William PSI Dilaporkan ke BK, Bagaimana Kode Etik DPRD Atur Kerahasiaan?

Arief Ikhsanudin - detikNews
Halaman 1 dari 3
William PSI Dilaporkan ke BK, Bagaimana Kode Etik DPRD Atur Kerahasiaan? Gedung DPRD DKI Jakarta (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, dilaporkan kepada Badan Kehormatan (BK) DPRD karena dianggap melanggar kode etik. Alasannya dia mengunggah rencana anggaran pembelian Lem Aibon Rp 82,8 miliar yang masih pembahasan. Bagaimana aturannya dalam kode etik?

Kode etik di kepengurusan anggota Dewan periode 2019-2024 belum disahkan sehingga mereka masih menggunakan kode etik yang diatur dalam Keputusan DPRD DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2006 tentang Kode Etik DPRD DKI Jakarta.

Dalam kasus William, Ketua Badan Kehormatan DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi menyebut, ada pasal kerahasiaan yang diatur dalam kode etik. Soal kerahasiaan itu terdapat diatur dalam Pasal 15 yang tertulis:


Pasal 15

(1) Anggota DPRD tidak diperkenankan menyampaikan pemberitaan dan atau menyalahgunakan sesuatu yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

(2) Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.


Achmad belum bisa menyimpulkan apakah ada pelanggaran William karena Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak mengunggah dokumen rencana anggaran Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 untuk publik.

"Ya, nanti tergantung (keputusan) rapat," ucap Achmad saat ditemui di ruangannya, gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019).

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com