Bicara Tantangan Pendidikan, Kemendikbud Singgung Masalah Cacingan-Stunting

Harris kemudian menyebut Indonesia telah memiliki payung hukum pelaksanaan pengembangan PAUD dan pendidikan keluarga. Program itu, menurut dia, tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik-integratif dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

"Melalui inpres tersebut, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) sebagai upaya pencegahan dan penurunan stunting. Program ini melibatkan kementerian/lembaga terkait, termasuk di dalamnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sekali lagi menegaskan tentang pentingnya intervensi sumber daya manusia masa depan sejak usia dini, baik melalui PAUD maupun pendidikan keluarga," jelasnya.

Baca juga: Bertemu Asosiasi Guru, Mendikbud Nadiem Tampung Masukan Guru

Harris mengatakan Kemendikbud sedang menggalakkan keterlibatan keluarga dalam penyelenggaraan pendidikan anak sejak PAUD hingga SMA. Tujuannya, menurut dia, agar berbagai permasalahan pendidikan dapat diselesaikan secara gotong royong.

"Di Indonesia, ada berbagai strategi yang dikembangkan untuk meningkatkan akses dan kualitas PAUD dan pendidikan keluarga. Keragaman layanan PAUD di masyarakat seperti Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan satuan PAUD sejenis dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan PAUD yang paling sesuai. Selain itu layanan pendidikan keluarga atau parenting secara swadaya banyak dilakukan oleh masyarakat, baik melalui sarasehan, diskusi kelompok, media sosial, maupun kelas-kelas orang tua," pungkasnya.
(fas/haf)