Sidang Praperadilan, Imam Nahrawi Minta Status Tersangkanya Dibatalkan

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 04 Nov 2019 17:23 WIB
Foto: Sidang praperadilan Imam Nahrawi (Yulida/detikcom)
Jakarta - Mantan Menpora Imam Nahrawi meminta status tersangkanya dibatalkan dalam kasus dugaan suap terkait dana hibah KONI. Imam menilai penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK tidak sesuai prosedur.

"Menyatakan penetapan tersangka terhadap Imam Nahrawi (pemohon) yang didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/94/DIK.00/01/08/2019, tanggal 28 Agustus 2019 terkait dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata pengacara Imam, Saleh, dalam sidang praperadilan di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (4/11/2019).



Saleh mengatakan penetapan tersangka terhadap kliennya tidak sesuai prosedur. Dia menyebut belum ada pemeriksaan saksi-saksi sebelum dikeluarkannya sprindik tanggal 28 Agustus 2019.

"Salah satu yang kita soal kaitan dengan penetapan Pak Imam Nahrawi sebagai tersangka itu adalah satu ternyata Pak Imam Nahrawi ini, belum diperiksa sebagai calon tersangka, sebagaimana amanah dari putusan MK nomor 21 tahun 2014. Harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, itu tidak dilakukan," kata Saleh.

Saleh menyebut usai penetapan tersangka, Imam langsung diperiksa KPK dan ditahan. Menurutnya, selama di BAP pertama kali pihaknya tak pernah ditunjukkan barang bukti yang mendasarkan dia ditetapkan jadi tersangka.

"Selain termohon tidak pernah menunjukkan bukti permulaan yang cukup sesuai dugaan suap dan gratifikasi pada saat pemeriksaan pemohon sebagai tersangka pada 27 September, sampai saat ini belum ada tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan penggeledahan yang disertai berita acara penyitaan dengan izin Ketua Pengadilan terkait dugaan penerimaan suap dan gratifikasi yang disematkan kepada pemohon Rp 26,5 miliar," kata Saleh.
Selanjutnya
Halaman
1 2