Menristek Yakin Pemangkasan Eselon Bisa Dilakukan di Jajaran Peneliti

Tim detikcom - detikNews
Senin, 04 Nov 2019 15:30 WIB
Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro  (Dok detikcom)
Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro (Dok detikcom)
Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro yakin lembaga di bawah kementeriannya bisa melaksanakan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyederhanakan birokrasi. Kata dia, penyederhanaan eselon sudah terjadi di dua lembaga.

"Kalau lihat BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dan LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sudah, mereka hanya sampai eselon 2 sisanya fungsional. Terpenuhi yang diinginkan," kata Bambang kepada wartawan usai menjadi pembicara utama dalam 7th Economix: Global Challenges International Seminar Auditorium Soeria Atmadja, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, sebagamana dilansir Antara, Senin (4/11/2019).



Mereka yang berada di BPPT dan LIPI adalah kelompok peneliti. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dengan jabatan fungsional. Dengan kondisi itu, eselonisasi yang panjang tak diperlukan.

"Kalau untuk kelompok peneliti saya yakin sangat bisa dilakukan, karena peneliti, perekayasa, itu kan jabatan fungsional, itu tidak perlu eselon yang panjang, cukup sampai eselon 2. Habis eselon 2 langsung grup fungsional," kata Bambang.



Jabatan fungsional adalah jabatan PNS yang tugasnya berdasarkan keahlian dan keterampilan bersifat mandiri. Jabatan struktural adalah jabatan PNS yang berkaitan dengan kepemimpinan satuan organisasi, maka jabatannya bertingkat-tingkat eselon V hingga eselon I.

Sebelumnya, rencana perampingan birokrasi melalui penyederhanan jabatan eselon di kementerian tersebut telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam suatu pidato usai dirinya dikukuhkan sebagai Presiden periode 2019-2024.

Jokowi menuturkan penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. birokrasi yang panjang harus dipangkas.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Jokowi.



Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan pemangkasan jabatan eselon untuk perampingan birokrasi yang disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan suatu bentuk percepatan reformasi birokrasi.

"Apa yang disampaikan Presiden Jokowi terkait pemangkasan eselon 3-4 sebenarnya adalah salah satu program percepatan reformasi birokrasi, yakni sebagai upaya untuk mengurangi fragmentasi birokrasi," kata Siti Zuhro di Jakarta, Jumat (1/11)

Menurut Siti, bisa saja di bidang-bidang perencanaan dan "back office" hanya sampai eselon 2 saja, dengan mengubah bentuk organisasi struktural menjadi matrix dengan jabatan fungsional berdasarkan kompetensi. Konsep itu disebut pula dengan miskin struktur tapi kaya fungsi. (dnu/fjp)