PUSaKO Kritik Keras 'Sopan Santun' Jokowi soal Perppu KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Minggu, 03 Nov 2019 15:25 WIB
Direktur Pusako Unand, Feri Amsari (Foto: Ari Saputra)
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menertibkan Perppu KPK karena menghormati proses uji materi yang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari mempertanyakan adab sopan santun tata negara Jokowi.

"Presiden tidak jadi mengeluarkan Perppu karena menurut dia ada sopan santun dalam ketatanegaraan, sehingga biarkanlah proses pengujian di MK berlangsung. Nah pertanyaan besarnya alih-alih merasa bahwa presiden sopan, saya sendiri mempertanyakan adab sopan santun ketatanegaraan Presiden dalam lima tahun," kata Feri, di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2019).

Feri menyoroti 5 sikap Jokowi mengenai adab sopan santun tata negara terkait proses revisi UU KPK. Pertama, Feri mempertanyakan alasan mengapa publik dan KPK tidak dilibatkan dalam pembahasan revisi UU KPK yang terkesan terburu-buru.

"Coba bayangkan Presiden dan DPR telah menyatakan bahwa KPK itu bagian eksekutif, tetapi dalam pembahasan UU yang menyangkut KPK sendiri, Presiden malah mengirimkan dua wakil, Menpan RB dan Menkumham, ke mana KPK nya? Kalau sopan kalau bahas undang-undang tentang KPK mestinya KPK diajak. Mau bahas soal UU BPJS mestinya diundang BPJS, soal MD3 masa nggak ada DPR-nya, nggak sopan dong? Karena lembaga yang terkait langsung dengan lembaga itu tak diundang," kata Feri.



Kedua, dia juga menyoroti pengesahan UU KPK yang baru tidak terpenuhi secara kuorum. Feri mempertanyakan Jokowi yang dianggap membiarkan hal tersebut.

"Apakah Presiden dianggap sopan ikut menyetujui UU yang dalam pengesahannya tidak dihadiri secara kuorum oleh DPR. Presiden kan bicara adab sopan santun ketatanegaraan, ternyata ketika membahas UU itu, UU itu disetujui tidak kuorum oleh DPR. mereka hadir 107, titip absen 182, sehingga sampai lah seolah olah sampai kuorum. Sopan nggak Presiden membiarkan ini semua? Kan soal adab sopan santun ketatanegaraan. Jadi dua ini menimbulkan pertanyaan soal sopan santun Presiden," kata Feri.

Ketiga, Feri juga menyoroti janji Jokowi kepada para tokoh senior yang isinya akan mempertimbangkan penerbitan Perppu KPK. Ia menyebut para tokoh senior itu tidak diberitahu secara langsung pilihan yang diambil Jokowi terkait Perppu, padahal menurut Feri, mestinya tokoh tersebut kembali dipanggil berdiskusi.

"Apakah Presiden bisa dianggap sopan ketika berjanji akan mempertimbangkan penerbitan Perppu dan segera memberi tahu tokoh senior itu bahwa apa yang akan jadi pilihannya. Sampai hari ini tidak dikasih tahu, disampaikan hanya melalui media, kan sopan santun, adabnya adalah undang lagi itu orang-orang senior," ujar Feri.



Keempat, ia menyoroti korban tewas dalam aksi demonstrasi yang menuntut Jokowi menerbitkan Perppu KPK. Feri menilai Jokowi tidak sopan karena tak memperhitungkan sejumlah orang yang tewas karena memperjuangkan penerbitan Perppu KPK.

"Apakah Presiden sopan ketika 5 nyawa menjadi korban untuk upaya agar presiden mengeluarkan Perppu, lalu Presiden tidak sama sekali mempertimbangkan nasib 5 nyawa ini, begitu UU kemudian disahkan. Sebagai orang Indonesia ada 5 nyawa anak bangsa mestinya kan Presiden mempertimbangkan lima nyawa ini dalam menyetujui atau tidak menyetujui revisi UU KPK," kata Feri.

"Saya tidak pernah mendengar Presiden ngomong, tunggulah dulu ini revisi dijalankan, tunggulah penomoran, tunggulah pengesahan, karena ada lima nyawa yang menjadi korban. Saya tidak melihat adab sopan santun terhadap nyawa anak bangsa," sambungnya.



Kelima, Feri mempertanyakan adab sopan santun tata negara Jokowi dalam konteks pembentukan Dewan Pengawas pasca UU nomor 9/2019 tentang KPK disahkan. Dalam aturan itu, Dewan Pengawas pertama kali ditunjuk Presiden, sedangkan periode selanjutnya melalui seleksi pansel.

"Artinya apa kekuasaan Presiden akan dominan menunjuk saja orang kelima-limanya, sementara Presiden berikutnya harus melalui pansel. Apa tidak menghargai presiden-presiden berikutnya? Di mana adab sopan santunnya? Ewuh pakeuwuhnya kepada presiden berikutnya?" kata Feri.

"Mestinya ah saya malu dong, presiden berikutnya bakal pakai pansel masa saya tidak pakai pansel. Nanti dibilang orang saya otoriter," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyebut Presiden Jokowi menghargai proses uji materi UU KPK di MK. Dia menyebut Perppu KPK merupakan urusan yang lain.

"Jadi isunya bukan tentang Perppu akan diterbitkan atau tidak, tapi beliau menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di MK. Biarkan proses hukum itu berlangsung, berjalan. Nanti masalah Perppu KPK itu urusan lain," kata Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (2/11). (zap/tor)