"Kita bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat untuk membuat program-program prioritas daerah mana yang perlu ada perhatian terlebih dahulu atau prioritas utamanya secara bertahap, dan kemudian kita akan libatkan jaringan dari organisasi terutama jaringan ibu-ibu, relawan, untuk bersama mengampanyekan stunting dengan program-program kreatif untuk stunting ini," ujar Tito dalam keterangan tertulis dari Kemendagri, Jumat (1/11/2019).
Hal ini disampaikan Tito seusai menghadiri rapat di Kantor Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Menurutnya, kampanye dengan melibatkan jaringan-jaringan di masyarakat tersebut sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang permasalahan stunting dan pencegahannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk itu, Tito meminta program-program terkait pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
"Bahwa program-program pengentasan kemiskinan dan stunting harus masuk di dalam APBD, ini harus diyakinkan. Jadi nanti kita akan libatkan network (jaringan) yang ada di Kemendagri, yaitu dari Inspektorat dan Dirjen Bina Keuangan Daerah yang akan melihat apakah sudah masuk programnya. Kalau sudah masuk data, kita akan yakinkan betul daerah-daerah yang perlu dapat prioritas intervensi stunting," ujar Tito.
Tonton juga video KPK Temui Mendagri, Bahas Pengawasan Anggaran Daerah:
(dkp/aik)











































