.webp)
"Misalnya untuk stunting, itu kan salah satu program prioritas nasional kita untuk segera, karena angka kita masih tinggi di atas 30% dan kita ingin mengejar, mempercepat dan itu memang leading sector di Memenkes tapi tidak mungkin Kemenkes sendiri karena itu juga terkait Kemenag untuk menyiapkan keluarga, pasangan usia muda itu juga harus dibekali yang cukup agar anak-anaknya tidak stunting," kata Muhadjir, di Kemenko PMK, Jalan Medan Merdekat Barat, Kamis (31/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah stunting, Muhadjir bicara program selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan. Menurut Muhadjir anak-anak dalam keluarga miskin harus terdaftar Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Juga termasuk penanganan kemiskinan leading sectornya di Kemenkes tapi tak bisa sendirian juga, dari Kementerian Pendidikan juga terlibat karena di sana ada anak-anak dari keluarga miskin yang sekarang kita afirmasi dengan KIP. Kemendikbud itu juga harus terlibat," ujarnya.
Dalam pengentasan kemiskinan ini, Muhadjir juga mengatakan perlu kerjasama antar kementerian. Dia bicara peran Kemenkes dan Kemenag.
"Kemudian Kemenkes juga terlibat karena orang miskin biasanya juga nggak sehat, Kemenag juga perlu terlibat di situ untuk menangani hal yang sifatnya penanaman nilai terutama yang berkaitan paham keyakinan keluarga-keluarga miskin itu, misalnya kan ada yang punya semboyan 'rugi dunia tidak apa, rugi akhirat yang akan celaka' itu kan gak bener, yaitu pemikiran, ideologi yang berbahaya," sebutnya.
Saat ini, kata Muhadjir, yang terpenting adalah kesamaan sikap para menteri di bawahanya. Dari seluruh kementerian dan lembaga di bawahnya, Muhadjir akan merumuskan untuk kesamaan eksekusi.
"Jadi sebelum nanti yang lain, yang di bawah Kemenko PMK harus sama dalam kesamaan sikap itu. Jadi nanti kita akan rumuskan bagian-bagian mana saja bagian dari kementerian dan lembaga itu yang memang eksekusinya itu perlu kerja sama bilateral maupun multilateral," ucapnya.
Untuk Papua, penanganan yang dilakukan secara berbeda. Menurut Muhadjir, penanganan kemanusiaan di Papua diperlukan modal yang berlipat ganda dibanding daerah lainnya.
"Itu sesuai arahan Pak Presiden, Papua dan provinsi lain yang lain yang tergolong sebagian besar wilayahnya tertinggal, itu harus ada afirmasi. Tak mungkin kita samakan dengan provinsi-provinsi yang dalam keadaan wajar. Karena itu saya bilang untuk mengintervensi di berbagai wilayah itu, termasuk Papua dan Papua Barat membutuhkan kapital yang berlipat harus lebih besar dibanding wilayah biasa," papanya.
"Jadi itu tak mungkin kita serahkan penyelesasian secara reguler. Dan untuk isu sosial terkait yang jadi tanggung jawab Kemenko PMK akan kita sama-sama keroyok bersama agar percepatan penyelesaian masalah di wilayah seperti Papua itu bisa segera selesai," tutur Muhadjir.
Halaman 2 dari 3
