Heboh Anggaran DKI, Mendagri Tito: Kami Tak Bisa Intervensi, Hanya Ingatkan

Mendagri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)

Jakarta - Mendagri, Tito Karnavian, menegaskan tidak mau mengintervensi proses pembahasan anggaran di daerah hingga hasilnya final. Hal ini terkait rencana anggaran DKI Jakarta yang jadi sorotan, di antaranya soal anggaran lem Aibon Rp 82 miliar dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar.

"Saya kan tidak mau mengintervensi daerah, ya, sebelum mereka final. Karena mereka memiliki mekanisme sendiri," ujar Tito di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (1/11/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Tito kemudian mencontohkan pembahasan anggaran di tiap provinsi berbeda-beda. Ia menjelaskan pembahasan anggaran itu dilakukan terus-menerus dan ada tahapan-tahapan di setiap pembahasan anggaran. Karena itu, ia tidak akan mengintervensi sebelum anggaran itu benar-benar disahkan.

"Kami nggak bisa mengintervensi dan tidak bisa mengintervensi dan paling hanya mengingatkan saja ya, mengingatkan saja tentang prinsip penggunaan anggaran. Itu selain belanja pegawai yang sudah pasti rutin, kemudian belanja barang untuk operasional, utamakan belanja modal yang tepat untuk kepentingan rakyat. Itu yang penting, untuk kepentingan rakyat, betul-betul dirasakan," jelasnya.

Ia juga mengaku enggan membahas anggaran DKI Jakarta secara spesifik. "Jadi saya nggak ingin spesifik ingin menjawab masalah DKI. Jangan dibawa-bawa saya ke isu yang masih di tingkat daerah," tuturnya.

Sebelumnya, PSI menyoroti anggaran lem Aibon senilai Rp 82 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat. Lalu anggaran ballpoint Rp 124 miliar jadi pertanyaan PSI.

Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga telah menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan anggaran sementara untuk kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah. Anggaran yang tertulis dalam lem Aibon merupakan anggaran alat kelengkapan kantor Biaya Operasional Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat. Ada perubahan angka setelah dilakukan penyesuaian.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah menegaskan tak mungkin membeli lem Aibon senilai Rp 82 miliar. Dia mengatakan munculnya anggaran yang aneh tersebut dipicu oleh masalah sistem.

Halaman 1 2

Selanjutnya