.webp)
Anggota PSI William Aditya Sarana menjelaskan, awalnya dia menemukan link pilihan anggaran 2020 dalam muka halaman apbd.jakarta.go.id. Dia sempat membuka meski tak sampai sehari.
"Surat permintaan (kepada Pemprov DKI Jakarta) agar dokumen APBD 2020 di-upload di website tapi nggak ditanggapi. Lalu pada 11 Oktober tiba-tiba ada, saya kira sudah direspon, nggak tahunya sorenya sudah nggak ada lagi," ucap William kepada wartawan, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ternyata, menurut William, alamat URL masih masuk ke data rancangan anggaran 2020, meski sudah hilang dari muka layar pilihan anggaran 2020.
"Kami akhirnya tahu caranya, dalam artian bukan hacking. Kami baru sadar yang di-take down itu tombolnya saja, datanya masih nyangkut," ucap William.
"Kenapa kami bisa akses kembali, karena kami punya historisnya di browser. Jadi kami nyari di sana. Tinggal copas (copy-paste) saja. Yang tadinya 2019, diganti saja 2020. Jadi langsung masuk lagi," ucap William.
Baca juga: Lem Aibon dan Heboh Anggaran di Jakarta |
Alamat URL itulah yang ditautkan pada akun-akun media sosial William sehingga masyarakat umum bisa mengakses pada Selasa (29/10) malam.
Namun, setelah ramai penemuan rencana anggaran lem Aibon Rp 82,8 miliar, PSI tidak bisa lagi mengakses data. Sampai saat ini, data tersebut tidak bisa dibuka.
"Akhirnya baru di-take down semua setelah ramai semua itu," kata William.
Diketahui, link rencana anggaran 2020 di apbd.jakarta.go.id sempat bisa diakses hingga akhirnya anggaran lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar jadi sorotan. Namun Pemprov DKI justru mengaku tidak pernah mengunggah rencana anggaran itu.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sri Mahendra mengatakan pihaknya belum pernah mengunggah rencana KUA-PPAS 2020 ke situs APBD DKI. Bahwa kemudian publik sempat bisa mengaksesnya, dia menduga ada kebocoran sistem.
"Pertama, kami sampaikan bahwa kami tidak pernah meng-upload. Kalau anda bisa menemukan, kalau ada yang bisa menemukan alamatnya itu saya juga nggak tahu karena itu masalah. Barangkali ada sistem yang bocor," ucap Sri Mahendra kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).
Halaman 2 dari 2
