Djarot Respons Anies soal Anggaran: Yang Bodoh Bukan Sistem, tapi yang Input

Foto: Djarot Saiful Hidayat (Dwi Andayani/detikcom)

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuding sistem anggaran warisan gubernur terdahulu menjadi biang kerok munculnya anggaran aneh-aneh semacam lem Aibon dalam cikal bakal APBD DKI. Eks Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan apa yang salah dari sistem tersebut.

"He-he-he..., sistem sebelumnya? Jadi begini, kalau sistem yang salah, itu salahnya di mana? Kalau menurut saya sih yang salah ya yang menginput, yang menginput inilah yang harus dievaluasi. Kalaupun memang sistemnya itu masih belum benar, ya tugasnya Bappeda dong untuk benerin," kata Djarot, yang kini anggota DPR, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2019).

Menurut Djarot, yang salah adalah pihak yang meng-input. Ketua DPP PDIP itu menilai sistem yang ada masih bisa disempurnakan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang bodoh itu bukan sistemnya, tapi kita-kita SDM-nya yang input. Kita bisa sempurnakan sistem itu sebenarnya, itu tugas kita. Artinya, kalau itu semakin tertutup, semakin gelap dan kontrolnya semakin sedikit, dan kemudian ada penyusupan-penyusupan anggaran lagi nanti," ujarnya.

Lebih lanjut Djarot berharap pembahasan anggaran di DKI Jakarta lebih terbuka. Ia juga meminta tidak gaduh dan menghakimi.

"Ya harus (lebih transparan). Sebaiknya dibuka saja, dibuka. Kalaupun ada masukan-masukan dari siapa saja, ya terima saja. Tapi untuk warga masyarakat, nggak usah gaduh, nggak usah nyinyir, nggak usah baper. Ini proses baik tanpa harus hakimi mana salah mana benar. Tapi bagaimana kita memperbaiki," ucap Djarot.

Sebelumnya, Anies menilai masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).