Soroti Serapan APBD, Gubernur Sulsel Ingatkan SKPD Kolaborasi ke Daerah

Makassar - Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah mengatakan serapan APBD masih rendah karena SKPD tidak membuat program yang sesuai kebutuhan daerah. Nurdin meminta SKPD membuat program yang sesuai kebutuhan dan berkolaborasi ke pemerintah kabupaten/kota di bawahnya.

"Sentuh hal-hal yang lebih produktif. Misalnya kawasan wisata, jalan utamanya sudah dibangun nasional (pemerintah pusat), ya tentu provinsi yang harus nyambung kan dari jalan nasional ke kawasan wisata, nah kolaborasi lah dengan kabupaten. Terus penyediaan infrastruktur dasar, misalnya toilet, tentu (saling bagi ke pemkab/pemkot) siapa yang mengerjakan apa, kan itu sebenarnya," ujar Nurdin di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Kamis (31/10/2019).

Nurdin menegaskan, tidak akan memberi anggaran kepada SKPD yang masih memegang ego sektoral dan tidak berkolaborasi ke daerah. Serapan APBD yang rendah diawali dari program SKPD yang dibuat tidak sesuai kebutuhan.

"Makanya itu saya bilang tadi, SKPD yang masih menggenggam erat-erat ego sektoral nggak dapat duit (APBD) lah. Dan itu lah sebenarnya awal daripada lambatnya daya serap kita, karena kita merencanakan sesuatu tidak sesuai kebutuhan, tapi semata-semata karena keinginan," katanya.

Baca juga: Pemprov Sulsel Bakal Hibahkan Ambulans Laut ke Pemkab

Menurut Nurdin, setiap program yang dibuat oleh SKPD pasti berhubungan langsung dengan pemerintah daerah di bawahnya. Untuk itu pembangunan tidak akan dirasakan jika tidak dikolaborasikan ke daerah.

"Mereka (SKPD) merencanakan sesuatu mau dibangun di mana? Coba, mau dibangun di mana? Di Makassar, punya wali kota, di kabupaten punya bupati, makanya itu saya bilang supaya anggaran kita ini nampak jelas dan manfaatnya ya tentu kita harus kolaborasi, kita koordinasi, bersinergi dengan kabupaten/kota," ucapnya.

Dia mencontohkan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat membuat jalan raya dengan menggunakan APBD. Namun gorong-gorong dan pedestriannya dapat dikoordinasikan agar dibangun oleh pemkab/pemkot. Hal ini agar APBD Pemprov dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.

"Coba bayangin kalau saya bikin sendiri perencanaan di belakang meja, pertanyaannya adalah apakah itu menjadi kebutuhan oleh daerah, jangan-jangan dia minta mesin cuci kita bawakan mesin jahit, kan nggak nyambung," imbuhnya. (nvl/fdn)