Lem Aibon untuk Sekolah dan Sistem DKI yang Dianggap Bermasalah

Jakarta - Rencana anggaran 2020 DKI Jakarta sedang jadi sorotan, salah satunya adalah anggaran lem Aibon untuk sekolah senilai Rp 82 miliar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menyebut sistem bermasalah sebagai pangkal masalahnya. Begini runutannya.

Anggaran Lem Aibon Disorot

Anggaran lem Aibon ini pertama kali diungkap oleh anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana. Wiliam kala itu mem-posting screen capture apbd.jakarta.go.id, dan dalam anggaran itu ditulis Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat menganggarkan lem Aibon untuk kegiatan Biaya Operasional Pendidikan Sekolah Dasar Negeri. Total anggarannya senilai Rp 82,8 miliar.

Anggaran yang dilampirkan di website APBD DKI itu juga sempat hilang dan tidak bisa lagi diakses oleh siapa pun. Bahkan hingga saat ini.

"Ditemukan anggaran aneh pembelian lem Aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa?" tulis William dalam akunnya, Selasa (29/10/2019).

Baca juga: Pemprov DKI Ngaku Tak Unggah Rencana Anggaran 2020: Mungkin Sistem Bocor

Penjelasan Disdik DKI

Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta Susi Nurhati ketika dimintai konfirmasi pada Selasa (29/10) mulanya mengatakan tidak benar jika ada anggaran pembelian lem Aibon. Susi juga menyebut kemungkinan ada kesalahan ketik terkait anggaran ini.

"Ini sepertinya (ada) salah ketik. Kami sedang cek ke semua komponen untuk diperbaiki," ucap Susi saat dihubungi.

Namun hari ini Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyebut rencana anggaran Rp 82 miliar untuk lem Aibon bukan salah ketik, melainkan itu adalah anggaran sementara yang kemudian diubah setelah mendapat rencana anggaran dari pihak sekolah.

Baca juga: Anies Sebut Masalah Anggaran Muncul Tiap Tahun Gara-gara Sistem Warisan

Jadi anggaran yang di-upload di apbd.jakarta.go.id dan dipermasalahkan William itu hanya anggaran sementara menurut Syaefuloh.

"Terbentur waktu (saat penganggaran), kemudian Sudin (pendidikan tingkat kota dan kabupaten) susun anggaran sementara dengan harapan, saat sekolah selesai susun anggaran sekolah, ada 17 ribu komponen sekolah yang tertampung di 23 rekening itu detail sekali. Saat sekolah sudah selesai detail, kemudian komponen atau rekening yang sudah disusun Sudin nanti akan disesuaikan komponen yang sudah disusun sekolah," ucap Syaefuloh kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (30/10).



Anies Salahkan Sistem

Setelah Disdik memberikan klarifikasi, giliran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberi penjelasan. Anies menjelaskan anggaran aneh ini muncul karena adanya kesalahan sistem.

Anies merasa sistem anggaran DKI Jakarta saat ini sudah digital, tapi tidak smart atau pintar. Akibatnya, masih ada masalah dalam penganggaran selama bertahun-tahun.

"Iya, jadi sistemnya sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital aja, mengandalkan orang untuk me-review. Itu sudah berjalan bertahun tahun. Karena itu, ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," ucap Anies Baswedan kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Anies, sistem yang smart bisa mengoreksi kesalahan memasukkan data. Dengan demikian, kemungkinan munculnya anggaran yang aneh akan bisa dikurangi.

Baca juga: Anies Akui Ada Anggaran Aneh: Keren Sih Marahin Anak Buah, tapi...

Anies menjelaskan, sistem smart yang bisa mengkoreksi kesalahan memasukkan data adalah algoritma. Jika sistem itu digunakan, nantinya setiap ada anggaran bermasalah itu mendapat notifikasi dari sistem itu sehingga sistem itu juga dapat menolak setiap anggaran bermasalah.

"Begitu ada masalah langsung nyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal, langsung muncul warning. Kan bisa tahu. Ini tinggal dibuat algoritma aja, 'if' item-nya itu jenisnya Aibon, harganya Rp 82 miliar, sebenarnya harganya kan enggak semahal itu. Harganya Rp 20 ribu, Rp 30 ribu, terus totalnya mencapai puluhan miliar, pasti ada salah. Harusnya ditolak itu sama sistem," jelasnya.

"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," imbuhnya.



Anies Sebut Permasalahan Anggaran Sistem 'Warisan'

Selain itu, Anies menyebut masalah penganggaran seperti ini sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.

"Ini problem muncul tiap tahun. maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies.

Baca juga: Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies soal Anggaran Lem Aibon Rp 82 M

Mantan Mendikbud itu juga berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan sehingga tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.

"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," tutup Anies. (zap/imk)