.webp)
"Kita tahu bahwa tahun depan itu lebih-kurang Rp 800-an triliun anggaran yang akan ditransfer ke daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota, ini memerlukan pembinaan agar tepat sasaran, sekaligus pengawasan agar jangan sampai terjadi penyimpangan," kata Tito seusai pertemuan di Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Tito mengatakan KPK banyak memberi masukan soal pengawasan anggaran. Dia mengatakan ada delapan elemen yang perlu diawasi, dari perencanaan, manajemen aset, hingga penggunaan dana desa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira dengan kerja sama ini tolong ini masih dalam proses di beberapa daerah yang menyelesaikan sisa anggaran di tahun 2019 betul-betul penyerapannya tepat sasaran dan kemudian tolong kalau ada program-program, rencana untuk tahun 2020 betul-betul disesuaikan selain dengan kebutuhan lokal, dengan visi-misi Bapak Presiden yang tadi disampaikan oleh Bapak Alex Marwata," ujar Tito.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kerja sama dengan Kemendagri akan dilanjutkan. KPK akan mendampingi pemerintah daerah agar pemda bisa menjabarkan visi-misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kami sampaikan ke Pak Tito bahwa program-program KPK bersama Mendagri 4 tahun sudah berjalan dengan baik, dan itu nanti ke depan akan terus akan kita teruskan, kita akan lebih fokus terkait dengan apa yang disampaikan Bapak Presiden terkait dengan 5 hal. Yang pertama terkait dengan infrastruktur, kemudian SDM, investasi, itu yang menjadi concern dari bapak presiden, KPK juga akan memfokuskan ke area situ," ujar Alexander.
Tonton juga video Bertemu Mendagri Tito, Mahfud Bahas Kondisi Papua:
Halaman 2 dari 1
