"Sebenarnya kan lebih banyak persoalan IMB ya, persoalan bagaimana mendapatkan IMB yang sebetulnya seharusnya itu harus difasilitasi oleh pemerintah. Bagaimana rumah ibadah mendapatkan IMB. Tapi kan dalam kenyataannya, bahwa justru persoalan ini banyak di pemerintah," kata Humas PGI, Irma Riana Simanjuntak, Selasa (29/10/2019) malam.
"Pemerintah kurang memfasilitasi bahkan ketika ada kelompok-kelompok intoleran yang tidak menginginkan keberadaan suatu rumah ibadah di suatu tempat itu sepertinya ada pembiaran terhadap kelompok-kelompok itu. Kalau dari data-data yang dikumpulkan Biro Litbang PGI, itu terlihat bahwa aktornya itu kekurang tegasan pihak pemerintah ketika dalam pengurusan IMB ini pertama tidak memfasilitasi, lalu kedua juga seperti melakukan pembiaran terhadap kelompok-kelompok intoleran itu untuk menekan sehingga ketika ada tekanan massa itu justru seperti berada di pihak yang salah," ucapnya.