Eks Anggota DPR Markus Nari Dituntut 9 Tahun Penjara di Kasus e-KTP

Faiq Hidayat - detikNews
Senin, 28 Okt 2019 14:53 WIB
Sidang tuntutan Markus Nari (Foto: Faiq Hidayat/detikcom)
Jakarta - Jaksa KPK menuntut mantan anggota DPR Markus Nari dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Markus diyakini bersalah memperkaya diri sendiri USD 900.000 dari proyek e-KTP.

"Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Markus Nari terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin (28/10/2019).

Jaksa mengatakan perbuatan Markus selaku anggota Badan Anggaran ikut membahas pengusulan anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 1,045 triliun. Kemudian Markus Nari menemui pejabat Kemendagri Irman selaku Dirjen Dukcapil saat itu dengan meminta fee proyek e-KTP sebesar Rp 5 miliar.




Atas permintaan itu, jaksa menyebut Irman memanggil Sugiharto selaku pejabat pembuat komitmen saat itu untuk memberikan uang kepada Markus Nari. Sugiharto meminta uang kepada Dirut PT Quadra Solution Anang Sugiana dan diserahkan USD 400.00 ribu.

Markus juga menerima uang USD 1.000.000 bersama Melchias Mekeng sebagai Ketua Banggar DPR dari Andi Narogong melalui Irvanto Hendra Pambudi saat berada di ruang kerja Setya Novanto yang menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR. Penerimaan itu saat anggaran proyek e-KTP masih dibahas di DPR.

"Dalam putusan atas nama terdakwa Setya Novanto pada halaman 100.613, dalam keterangan tersebut yang menerima yaitu Melchias Mekeng sebesar USD 500 ribu, dalam hal tersebut maka USD 1 juta, yang diterima Mekeng sebesar USD 500 ribu, sehingga jumlah uang fee yang diterima terdakwa USD 500 ribu. Dengan demikian total uang fee yang diterima oleh terdakwa adalah 900 ribu dollar Amerika Serikat," papar jaksa.