Mendagri Tito Antisipasi Guncangan Ideologi Politik Identitas di Daerah

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin mensinkronkan kebijakan pada tingkat pusat hingga ke daerah. Untuk mendukung kebijakan pusat hingga ke daerah, Tito bicara stabilitas politik.

Awalnya Tito bicara mengenai kabinet baru yang dibentuk. Menurut Tito, ini merupakan situasi politik baru yang dapat berpengaruh hingga ke daerah.

"Ini situasi yang baru tentu akan mempengaruhi pada konstalasi politik nasional dan daerah, dalam segala kebijakan-kebijakan pengembangan, improvisasi dari para pimpinan kementerian, atau lembaga yang baru. Ini yang akan berdampak kepada posisi Kemendagri sebagai tulang punggung pemerintahan, lebih khusus pemerintahan di daerah, pembina pemerintahan di daerah," kata Tito dalam amanahnya saat apel di halaman Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Tito, situasi tersebut harus diimbangi dengan baik. Jika tidak, hal itu akan berdampak buruk terhadap situasi keamanan nasional.

"Dan ini harus kita imbangi, karena kalau terjadi guncangan politik, pasti akan berdampak pada stabilitas keamanan dalam negeri, politik hukum dan keamanan saling terkait, terutama goncangan yang berasal dari politik dan ideologi, ini akan berdampak luas," ujar Tito.

"Ideologi, kalau sudah masuk politik identitas, akan berdampak luas, power struggle, pertarungan kekuasaan, tingkat pusat sampe ke desa pun bisa membuat polarisasi yang menimbulkan perpecahan, potensi konflik," sambungnya.

Untuk itu, Tito berujar posisi Kemendagri sebagai pembina pemerintah daerah harus menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Dia mengatakan jajaran Kemendagri harus bisa melihat juga kebijakan kementerian lain yang bisa berdampak pada stabilitas politik.

"Nah di sinilah kita mulai juga menempatkan format kita sebagai pembina atau tulang punggung mengharmoniskan antara kebijakan pusat dan daerah. Kita harus pandai-pandai menangkap apa kebijakan-kebijakan di kementerian lain yang akan berdampak pada stabilitas politik dan keamanan," sebut Tito.

Kemendagri, kata Tito, memiliki tugas pokok dalam menjaga stabilitas politik tersebut. Maka dari itu, dia meminta jajaran Kemendagri tidak terjebak rutinitas yang beku.

"Salah satu yang terpenting pengaruhnya adalah stabilitas politik yang menjadi tugas pokok Kemendagri. Jadi kita saya minta kita tidak terjebak rutinitas menghadiri apel setelah itu kita mengerjakan seperti biasa, itu sudah akan dilaksanakan," imbuhnya.