Namun 16 tahun berjalan hingga kini, UU tersebut belum juga diperbaiki. Mahfud menegaskan akan mempelajari lagi mengenai penyelesaian kasus-kasus HAM tersebut.
"Kita akan lihat nanti, dan saya akan lihat, ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kedaluarsanya kasus itu kemudian manfaat dan mudaratnya dalam setiap agenda penyelesaian itu," ujarnya.
Dilantiknya Mahfud sebagai Menko Polhukam baru dinilai memberi harapan penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengatakan Mahfud merupakan orang yang jauh dari beban masa lalu.
Anam menilai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat mengalami kemunduran di era pemerintahan Jokowi. Dia berharap rapor merah penuntasan kasus HAM di periode pertama Jokowi bisa dibuat menjadi rapor biru.
"Rapor merah penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di episode pertama dari Presiden Jokowi diharapkan menjadi rapor biru di bawah Profesor Mahfud sebagai Menko Polhukam," tutur Choirul.
Agenda penuntasan kasus HAM diharap bisa menjadi prioritas Mahfud selama masa jabatannya. Mahfud yang merupakan guru besar hukum dinilai bisa membuat penuntasan kasus HAM berjalan lebih baik.
"Agenda HAM diharapkan menjadi prioritas Profesor Mahfud, sebagai orang dengan pemahaman hukum yang baik, berasal dari kalangan sipil, dan terutama beliau mempunyai latar belakang yang jauh dari beban masa lalu pelanggaran HAM yang berat," kata Mahfud.
(haf/haf)
