ST Burhanuddin Jadi Jaksa Agung, 274 Terpidana Mati Menanti Eksekusi

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) merupakan otoritas tunggal eksekusi putusan pidana, salah satunya pidana mati. Hingga hari ini, 274 terpidana mati ternyata belum dieksekusi dan masih menunggu dieksekusi di dalam lembaga pemasyarakatan (LP). Nah, Jaksa Agung yang baru ditunjuk, ST Burhanuddin, siap-siap menerima tumpukan perkara itu.

"Yang ke-38 Bapak ST Burhanuddin Jaksa Agung," kata Jokowi saat memperkenalkan kabinet sambil lesehan di beranda Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2019). Burhanuddin merupakan mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Setelah dilantik, tugas ST Burhanuddin sudah menanti. Salah satunya mengurangi daftar terpidana mati dengan mengeksekusinya.

"Sepanjang sudah diputuskan oleh lembaga peradilan berdasar bukti yang cukup dan sudah tidak ada upaya hukum lagi, eksekusi," kata ahli hukum Prof Hibnu Nugroho.

Baca juga: Menanti 'Trisula' Wishnutama-Basuki-Budi Karya

Ke-274 orang itu divonis pidana mati berbagai kasus, yakni 68 pembunuhan, 90 narkotika, 8 perampokan, 1 terorisme, 1 pencurian, 1 kesusilaan, dan 105 pidana lainnya. Dari 274 orang itu, 26 orang menghuni LP di Jakarta. Untuk LP di Jakarta terdapat 26 terpidana mati. Terdiri atas 24 orang pelaku tindak pidana narkotika dan 2 orang terkait kasus pembunuhan.

"Yang perlu dilakukan eksekutor dalam hal ini Kejaksaan harus ada roadmap untuk untuk segera membuat skala prioritas terhadap pelaksanaan eksekusi mati," tutur Hibnu, yang juga Wakil Rektor Unsoed Bidang Umum dan Keuangan.

Dalam hukum pidana, dikenal asas litis finiri oportet yakni setiap perkara harus ada akhirnya. Dalam hal ini, maka akhir proses pidana adalah eksekusi. Bila tidak, hal itu bisa menjadi preseden buruk.

"Sebab, jangan sampai dikatakan bahwa hukum di Indonesia mandul, karena tidak mampu dan mau melaksanakan hukum yang secara sah berlaku di Indonesia," pungkasnya.




Wejangan Jokowi untuk Menteri Kabinet Indonesia Maju:

[Gambas:Video 20detik]

(asp/aan)