detikNews
2019/10/23 07:47:07 WIB

Ahli Hukum Ini Beberkan Alasan ASN Tidak Boleh Nyinyir ke Pemerintah

Andi Saputra - detikNews
Halaman 1 dari 2
Ahli Hukum Ini Beberkan Alasan ASN Tidak Boleh Nyinyir ke Pemerintah Tedi Sudrajat (Foto: Istimewa)
Jakarta - Pemerintah telah melarang Aparatur Sipil Negara (ASN) nyinyir ke pemerintah, termasuk dalam bentuk kritik di media sosial. Hal ini menuai pro-kontra karena dinilai membungkam kebebasan berpendapat warga negara yang dilindungi konstitusi. Tepatkah alasan itu?

"Dengan status kepegawaian yang melekat, setiap pegawai ASN, baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terikat dengan perjanjian antara pemerintah dan pegawai ASN yang disebut contract sui generis yang di dalamnya terkandung hubungan dinas publik (openbare diensbetrekking)," kata ahli hukum kepegawaian, Dr Tedi Sudrajat, saat berbincang dengan detikcom, Rabu (23/10/2019).


Artinya, pola hubungan ini menciptakan kedudukan yang subordinatif antara pemerintah dan pegawai ASN. Di mana pegawai ASN harus tunduk taat pada setiap pengaturan yang dibuat oleh pemerintah selaku atasannya.

"Implikasi dari hubungan ini menciptakan pembatasan hak asasi bagi setiap pegawai ASN," cetus Tedi.

Menurut Tedi, kebebasan yang dibatasi di medsos bagi ASN bisa dilihat lewat 6 rambu-rambu. Pertama, menyampaikan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah. Kedua, menyampaikan pendapat lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antargolongan.

"Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian di atas melalui media sosial, seperti share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram dan sejenisnya," kata Tedi menegaskan.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com