Ketua KPK Masih Berharap 'Uluran Tangan' Jokowi Teken Perppu

Jakarta - Terakhir kali tanggapan Presiden Jokowi soal Perppu KPK hanyalah senyuman tanpa ada kejelasan. Ketua KPK Agus Rahardjo masih menaruh asa pada Jokowi setelah dilantik menjadi presiden dalam periode kedua pada 20 Oktober mendatang.

"Kami masih berharap kami masih memohon mudah-mudahan Bapak Presiden setelah dilantik memikirkan kembali kemudian beliau bersedia mengeluarkan Perppu yang sangat diharapkan KPK, sangat diharapkan publik," kata Agus di kantornya, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: KPK Siapkan Perkom Antisipasi UU KPK Baru Berlaku

Seturut dengan disahkannya UU KPK hasil revisi di DPR pada 17 September 2019, maka UU itu akan berlaku 30 hari setelahnya atau 17 Oktober 2019 apabila presiden tidak menandatanganinya. Di sisi lain, KPK berharap adanya Perppu KPK karena UU baru itu dinilai berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti sebelumnya mengamini prosedur tersebut, yaitu tentang proses perundang-undangan untuk UU KPK baru itu. Menurutnya, UU KPK baru akan otomatis berlaku pada 17 Oktober 2019 tanpa tanda tangan dari Jokowi.

Baca juga: Selama Belum Ada Dewan Pengawas, KPK Tetap Bisa OTT Seperti Biasa

"Otomatis (UU KPK berlaku pada 17 Oktober 2019). Jadi kan 30 hari itu adalah pengundangan. Dalam proses pembentukan aturan perundang-undangan itu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, terus pengundangan. Nah pengesahan itulah yang namanya tanda tangan presiden, kalau tanda tangan presiden itu tidak didapatkan, dia langsung pengundangan 30 hari, jadi dia otomatis berlaku pada tanggal pengundangan itu ketika dia dapat nomor," kata Bivitri, Senin (14/10).




Tonton juga video Mendagri Pusing, Kepala Daerah Masih Saja Terkena OTT:

[Gambas:Video 20detik]

(dhn/fdn)