Sertifikasi Halal Bersifat Wajib, Hingga 2024 Tidak Ada Penegakan Hukum

Jakarta - Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan belum ada penegakan hukum terkait penerapan sertifikasi halal. Lukman mengatakan hingga 2024 pihaknya fokus pada tahap sosialisasi.

"Lima tahun ini tidak ada penegakan hukum, tapi dengan persuasif memberlakukan pembinaan, memberikan sosialisasi, dan lain-lain untuk pelaku usaha," kata Lukman di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Baca juga: Sertifikasi Halal Kini Dikeluarkan BPJPH, Menag: Fatwa Masih Wewenang MUI

Lukman mengatakan ingin menghindari kesalahpahaman dalam penerapan sertifikasi halal. Pihaknya mengatakan akan melibatkan usaha kecil dan menengah agar terlibat dalam sertifikasi halal.

"Ada yang besar-besar, tapi juga yang tidak sedikit, yang UKM-UKM, yang mendapatkan bimbingan sosialisasi sehingga tidak butuh kesalahpahaman," ujarnya.

Lukman menuturkan penindakan hukum akan diberlakukan dalam jangka waktu tertentu. Dia belum menjelaskan detail terkuat hal itu.

"Penindakan hukum akan dilakukan setelah jangka waktu, sebagaimana diatur dalam penyelenggaraan jaminan produk halal telah terlewati," sebutnya. (fdu/asp)