Tentang PKL Selama 2 Tahun Anies di DKI: Gugatan hingga Rencana Penataan

Tentang PKL Selama 2 Tahun Anies di DKI: Gugatan hingga Rencana Penataan

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 16 Okt 2019 15:38 WIB
Foto: Jumpa pers Anies tentang 2 tahun kepemimpinan di DKI Jakarta (Arief/detikcom)
Foto: Jumpa pers Anies tentang 2 tahun kepemimpinan di DKI Jakarta (Arief/detikcom)
Jakarta - Selama dua tahun kepemimpinan di DKI Jakarta, langkah Anies Baswedan menata pedagang kaki lima (PKL) sempat menjadi sorotan. Mulai dari sempat digugat hingga berencana menata di trotoar, begini perjalanannya.

Kader PSI menggugat Anies dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Pasal itu digunakan Anies untuk menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang, buat pedagang kaki lima selama pembangunan skybridge. Penggugatnya ada dua kader PSI, William Aditya Sarana dan Zico Leonard. William adalah anggota DPRD DKI terpilih dari PSI.


Kemudian, perkara itu diputus pada 18 Desember 2018. Putusan Mahkamah Agung itu tertuang di Nomor 42 P/ HUM/ 2018. Dalam putusan itu, MA menetapkan Pasal 25 ayat 1 yang digunakan Pemprov untuk menutup Jalan Jatibaru itu tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Kendati demikian, Anies Baswedan menyebut rencana penataan PKL di trotoar tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) soal PKL Jatibaru, Tanah Abang. Anies menyebut banyak dasar hukum untuk menata PKL di trotoar.

"Ya kalau itu ada aturan-aturannya banyak, mau mengizinkan, dan itu berlaku di seluruh Indonesia. Memang nggak boleh trotoar dipakai untuk jualan? se-Indonesia tuh," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (4/9/2019).


Anies lalu menyebut beberapa aturan yang menurutnya menjadi dasar penataan PKL di trotoar. Peraturan itu berwujud undang-undang, Perpres, sampai peraturan menteri. "Jadi, penggunaan ruang trotoar untuk PKL itu merujuk pada Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Kemudian, atas dasar itu, ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR," kata Anies.
Selanjutnya
Halaman
1 2 3