PSI Nilai KUA PPAS DKI Tak Transparan, Gerindra: Maklum, Cari Sensasi

Jakarta - PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut isu transparansi anggaran DKI sebagai penggiringan opini dan menanyakan dokumen rencana Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 yang belum diunggah. DPRD DKI F-Gerindra menyebut pembahasan KUA PPAS telah dilakukan secara transparan.

"Ya nggak sependapat, yang dibilang transparansi diminta transparan tuh apanya, orang pembahasan transparan kok. Pembahasan kan semua wartawan bisa meliput, di mananya tidak transparan," ujar DPRD DKI F-Gerindra Syarif saat dihubungi detikcom, Selasa (15/10/2019).

Syarif menyebut, sebaiknya tidak bersitegang terkait permasalahan pengunggahan KUA-PPAS. Menurutnya, hal ini dapat menggiring opini lain di masyarakat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Diunggah maksudnya, di-upload kan gitu. Penting mana diunggah sama dibahas?" kata Syarif.

"Nanti saya khawatir, justru kalau bersitegang pada persoalan begituannya (pengunggahan KUA-PPAS) PSI menggiring opini mencari yang lain bukan soal KUA-PPAS nya," sambungnya.

Syarif kemudian mempertanyakan, kinerja PSI dalam merespon usulan pemerintah ketika nantinya dilakukan pembahasan tekait KUA-PPAS.

"Nanti ketika dilakukan pembahasan, PSI bisa nggak ikutan melakukan pembahasan secara yang punya mutu, dalam respons usulan-usulan pemerintah bisa nggak? Saya khawatir justrus tuntutan soal transparansi, ketika dibuka dia nggak bisa apa-apa lagi, saya khawatir begitu,"

Menurut Syarif, saat ini PSI tengah mencari sensasi. Syarief mengatakan, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah bahkan telah menjanjikan pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara live.

"Ya saya maklumi ya, kalau kata saya cari sensasilah. Orang pembahasan terbuka kok, temen-temen wartawan meliput, bahkan Pak Sekda menjanjikan secara terbuka untuk dibahasa secara live," tuturnya.

Sebelumnya, PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Anies yang menyebut isu transparansi anggaran DKI sebagai penggiringan opini. PSI menyatakan dokumen rencana KUA-PPAS 2020 yang belum diunggah adalah kenyataan.

"PSI DKI Jakarta menyayangkan pernyataan Gubernur DKI yang mengatakan adanya penggiringan opini soal tidak transparannya anggaran DKI di masa Gubernur sekarang. Apakah bila PSI berbicara fakta transparansi anggaran, Gubernur menganggap ini hal yang receh?" kata Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest, dalam keterangan pers tertulis, Selasa (15/10).

Dia mengatakan anggota DPRD DKI dan publik masih buta anggaran 2020. Padahal, lanjutnya, ada anggaran hampir Rp 100 triliun yang harus dipelototi. PSI meminta Anies membuka dokumen KUA-PPAS 2020.