Soal Perppu KPK, Jokowi Dinilai Tak Berani Berlawanan dengan Koalisi

Jakarta - Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai Perppu KPK tidak akan dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, tersisa 3 hari lagi waktu untuk mengeluarkan Perppu, tapi menurutnya Jokowi hingga saat ini masih diam.

"Tinggal 3 hari lagi tanggal 17 UU ini berlaku Perppu seperti yang dijanjikan Pak Jokowi seperti makin hari makin menguat. Saya merasa bukan makin menguat akan dikeluarkan, tetapi terlihat makin menguat makin menjauh menjadi awan-awan nasib Perppu KPK ini," ujar Ray dalam diskusi 'Wajah baru DPR: antara Perppu dan Amandemen GBHN' di Kantor Formappi, Jl Matraman Raya, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019).

Baca juga: Kabinet Rampung Disusun, Perppu KPK Kapan Terbit Pak Jokowi?

Ray melihat ada kondisi yang berbeda saat ini dengan Jokowi. Dia menilai seluruh kebijakan Jokowi dikontrol oleh partai pendukungnya. Sehingga dia berpendapat, Jokowi tidak berani melawan kepentingan partai politik dan menuruti desakan masyarakat.

"RUU KPK, Presiden sama sekali tidak berani berlawanan dengan koalisi. Saat ini situasi dimana presidennya dikontrol oleh partai dan Presiden bekerja untuk kepentingan partai bukan bekerja untuk kepentingan publiknya. Artinya bukan mendukung langkah presidennya tetapi sebaliknya adalah partainya menguasai presidennya," ucapnya.

"Dan inilah kali pertama setidaknya dua bulan terakhir ini kita melihat Presiden tidak dijaga oleh partai koalisinya. Sebaliknya presiden menjaga kepentingan koalisinya di legislatif wabil khusus lagi koalisi itu PDIP," imbuh Ray.

Baca juga: Perppu Belum Jelas di Tangan Jokowi, Kapan Sebenarnya UU KPK Berlaku?

Ray menuturkan melihat kondisi saat ini, dimana terjadi desakkan oleh berbagai elemen masyarakat sudah cukup menjadi pertimbangan agar Perppu UU KPK dikeluarkan. Bahkan, ada beberapa korban yang sampai meninggal dunia akibat melakukan pembelaan terhadap UU KPK.

"Secara konstitusional cukup alasan presiden keluarkan Perppu karena memang betul situasinya sudah mendesak dan sekian orang dipenjara gara-gara memperjuangkan Perppu. Saat bersamaan ada beberapa orang setidaknya 5 mahasiswa dalam konteks memperjuangkan kembali KPK dengan versi lama saya kira itu lebih cukup untuk situasi genting," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Dinilai Perlu Terus Didesak Terbitkan Perppu KPK

Simak Video "Siapa Dukung Perppu KPK?"

[Gambas:Video 20detik]

(eva/fdu)