UU P3 Diteken Jokowi, Ini Tugas Kementerian Regulasi

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 11 Okt 2019 13:06 WIB
Foto: Dok Biro Pers Setpres.
Jakarta - DPR mengesahkan revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (P3). Presiden Joko Widodo meneken UU tersebut dengan Nomor 15 Tahun 2019. Salah satunya berisi pembentukan Kementerian Regulasi.

Salah satu yang baru dalam UU itu adalah dibentuknya Kementerian Regulasi atau lembaga negara yang mengurusi soal regulasi. "Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum," demikian bunyi Pasal 99A UU Nomor 15 Tahun 2019 yang dikutip detikcom, Jumat (11/10/2019).

Lalu, apa tugas kementerian/lembaga tersebut? Berikut ini amanat UU:

1. Mewakili pemerintah menyusun Prolegnas di DPR.
2. Mewakili pemerintah mengajukan RUU di DPR di luar Prolegnas.
3. Merancang penyusunan RUU dari Presiden.
4. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi RUU dari Presiden.
5. Mewakili Presiden mengkoordinasikan pembahasan RUU di DPR.
6. Merancang Peraturan Pemerintah.
7. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah.
8. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Peraturan Presiden.
9. Mengharmonisasikan, membulatkan dan memantapkan konsepsi Rancangan Perda Provinsi.
10. Menterjemahkan peraturan perundangan ke bahasa asing.
11. Memantau dan meninjau pelaksanaan UU mewakili pemerintah.

"Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang dilakukan oleh DPD berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah," penjelasan Pasal 95 A ayat 2.

Pembentukan kementerian baru khusus mengurusi regulasi merupakan bagian dari janji Jokowi. Dalam debat Pilpres 2019, ia mengkritik banyaknya regulasi. Hasilnya, banyak prioritas pembangunan terbengkalai. Solusinya, akan dibuat Pusat Legislasi Nasional.

"Kami gabungkan di pusat legislasi nasional. Kontrol langsung oleh presiden, satu pintu agar tak tumpang-tindih. Perda juga harus konsultasi ke Pusat Legislasi Nasional. Kita sederhanakan semua. Apabila ada tumpang-tindih langsung kelihatan bisa kita lakukan revisi," ungkap Jokowi.


Simak Video "Jokowi Ingin Gerak Cepat Pangkas Regulasi Investasi"

[Gambas:Video 20detik]

(asp/rvk)