Tim Mediasi Kemenkum HAM Periksa Maraton Sengketa Perda

Jakarta - Tim mediasi Kemenkum HAM memeriksa secara maraton tiga sengketa peraturan daerah. Mediasi ini terus mendapat respons positif dari masyarakat.

Sidang digelar di gedung Kemenkum HAM, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (15/1/2019) mulai pukul 08.00 WIB. Sidang pertama terkait pengusaha batu bara melawan pemda Sumatera Selatan soal perda Sumsel tentang jalan khusus untuk angkutan batu bara.

Baca juga: Mediasi Kemenkum Akhirnya Akhiri Sengketa Tambang Emas Blok Silo

Setelah itu, sidang dilanjutkan dengan sidang Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melawan Pemkot Medan. Pengusaha mempersoalkan perda Medan yang mengatur perhitungan kolam reservoir bawah tanah yang diperuntukkan buat kelapa sawit. Terjadi beda pendapat soal ukuran yang digunakan. Dalam peraturan daerah Kota Medan, satuan volume digunakan meter kubik, padahal secara nasional dalam peraturan Menteri PUPR digunakan meter persegi.

Hadir dalam mediasi itu dari pihak Kementerian PUPR, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri. Hasilnya, para pihak menyepakati hasil rekomendasi, minus Pemkot Medan karena tak datang.

Ketua majelis pemeriksa kasus Gapki vs Pemkot Medan, Nasrudin, mengatakan, kendati pihak Pemkot Medan tidak hadir, rekomendasi ini akan diteruskan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai pembina pemerintah daerah, mengingat sudah ada kesepakatan dari Kementerian PUPR, Kemenkeu, dan Kemendagri soal rekomendasi tersebut.

Baca juga: Saat Korban Salah Tangkap Dapat Gemerincing Ganti Rugi

Sidang terakhir dimulai pukul 13.30 WIB dan menyidangkan soal ikatan pengusaha pakan ternak melawan Kementerian Keuangan. Pihak pengusaha berkeberatan atas penghitungan pajak versi Kemenkeu.

Sidang ketiga berakhir pukul 16.00 WIB dan menunda sidang karena permasalahan masih perlu digali lagi.

Baca juga: Merasa Dirugikan, Akupuntur Gugat Permenkes ke Menkumham

Sidang tersebut melibatkan mediator dari Kemenkum HAM dan dari publik/akademisi, yaitu ahli hukum tata negara STHI Jentera Bivitri Susanti,
Dr Bayu Dwi Anggono dari Universitas Jember, Dr Oce Madril dari UGM, Feri Amsari dan Charles Simabura dari Universitas Andalas, Dr Agus Riewanto dari UNS, serta Dr Jimmy Z Usfunan dari Universitas Udayana. (asp/rvk)