Ombudsman: Irwasum Polri Tolak Saran Terkait Penanganan Demo 21-22 Mei

Jakarta - Ombudsman telah menyelesaikan rapid assessment (RA) atau penilaian cepat terkait penanganan Polri dalam demo yang berujung kerusuhan pada 21-22 Mei di Bawaslu. Ombudsman menyebut Irwasum Polri Komjen Moechgiyarto, yang hadir dalam acara penyerahan laporan tersebut, menolak menerima temuan dari Ombudsman.

Awalnya pejabat Polri dan anggota Ombudsman melakukan pertemuan tertutup. Kemudian, Ombudsman menggelar konferensi pers menyatakan Polri menolak saran atau rapid assessment terkait penanganan dalam demo 21-22 Mei.

"Sudah kami sampaikan tadi, meskipun demikian institusi kepolisian dalam hal ini dipimpin langsung Pak Irwasum menolak menerima hasil RA ini," kata anggota Ombudsman Ninik Rahayu di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2019).

Baca juga: 29 Orang yang Bantu Perusuh 22 Mei Divonis 4 Bulan Penjara

Ninik mengatakan ada beberapa temuan maladministrasi kepolisian dalam penanganan unjuk rasa dan kerusuhan 21-22 Mei. Di antaranya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan tidak kompeten pada perencanaan dan plotting pasukan, cara bertindak Polri, proses hukum, sampai dengan penanganan korban dan barang bukti.

Baca juga: 5 Perusuh 22 Mei Divonis 4 Bulan Penjara

Ombudsman menilai penolakan yang dilakukan Polri ini merupakan tindakan tidak mau diawasi kinerjanya. Padahal Ninik mengatakan Ombudsman memiliki kewenangan untuk mengawasi dalam konteks pelayanan publik.

"Ya selain ada beberapa yang dia sampaikan, dia menganggap ini bukan kewenangan Ombudsman untuk melihat terkait penegakan hukum," kata Ninik.