Jakarta - Pimpinan
MPR RI menemui Ketua Umum
Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Selain memberikan undangan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden, para pimpinan MPR ingin mendengarkan pandangan Megawati mengenai wacana amandemen UUD 1945 terkait Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
"Kami juga ingin dengar dari ibu (Megawati) sendiri, kira-kira bagaimana pikiran-pikirannya mengenai amandemen UUD yang ada sekarang," kata Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di depan gerbang kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).
Menurut Fadel, pimpinan MPR tak hanya menemui Megawati. Politikus Partai Golkar itu menyebut MPR juga akan menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pimpinan partai lain untuk konsultasi soal wacana amandemen UUD 1945.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami akan datangi partai lain dan akan segera ketemu presiden dan pimpinan partai-partai lain untuk konsultasi melihat perkembangan yang ada," jelasnya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelumnya memastikan amandemen UUD 1945 terkait GBHN tidak dilakukan dalam waktu dekat. Bamsoet menyebut MPR ingin menyerap aspirasi masyarakat.
"Kami menyerap aspirasi, keinginan sekelompok masyarakat yang ingin amandemen UUD 1945 dan menghadirkan kembali GBHN. Kami juga menyerap aspirasi masyarakat lain yang tidak ingin adanya amendemen karena yang ini sudah bagus," kata Bamsoet di kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Bamsoet menyebut keputusan MPR mengamandemen UUD 1945 atau tidak akan diputuskan dalam tahun ketiga masa jabatan 2019-2024. Politikus Partai Golkar itu memastikan MPR tidak tergesa-gesa dalam mengamandemen UUD.
"Lalu tahun ketiga baru kita kemungkinan akan memutuskan mana yang memang dibutuhkan oleh bangsa. Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak
grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa," terang Bamsoet.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
.webp)
