Perpres Bahasa Indonesia Terkait Jokowi Absen Sidang PBB? Ini Kata Moeldoko

Andhika Prasetia - detikNews
Kamis, 10 Okt 2019 12:57 WIB
Foto: Moeldoko (Andhika Prasetia/detikcom)
Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut Perpres Nomor 63/2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia tidak terkait dengan ketidakhadiran Presiden Joko Widodo di sidang umum PBB. Moeldoko mengatakan, Jokowi selama ini absen karena fokus urusan dalam negeri.

"Nggak. Presiden tuh masih fokus dengan apa yang diurusi dalam negeri," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2019).


Namun Moeldoko mengatakan belum melihat rincian Perpres tersebut. Ia belum bisa menjelaskan substansi dalam Perpres itu.

"Aku belum memahami barang itu. Saya belum bisa jawab," kata Moeldoko.


Perpres itu diteken Jokowi pada 30 September 2019 dan diundangkan pada hari yang sama. Pasal 5 di Perpres itu menyebutkan 'Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri'.

Aturan itu dirinci lagi menjadi 'pidato resmi di dalam negeri' dan 'pidato resmi di luar negeri'. Di dalam negeri, presiden tetap wajib berbahasa Indonesia di forum nasional ataupun forum internasional.

Sementara itu, aturan mengenai 'pidato resmi di luar negeri' tercantum di pasal 16 hingga pasal 22. Secara spesifik, forum internasional di luar negeri yang disebut di Perpres tersebut salah satunya forum di PBB.


Berikut ini bunyi aturannya:

Pasal 16

Penyampaian pidato resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada forum yang diselenggarakan di luar negeri dilakukan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 17

(1) Pidato resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 disampaikan dalam forum resmi yang diselenggarakan oleh:
a. Perserikatan Bangsa-Bangsa;
b. organisasi internasional; atau
c. negara penerima
(dkp/gbr)