Sebagaimana diketahui, Denny mengawali karirnya sebagai dosen di UGM. Saat mengambil pendidikan doktor di Australia, analisisnya kerap menghiasi media massa, terutama soal tema korupsi. Maka tak heran jika ia juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi.
Dia juga ikut mendirikan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM. Kiprahnya di dunia hukum terus moncer. Denny dipanggil SBY menjadi staf khusus presiden di usia 34 tahun, kemudian Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), dan terakhir sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Denny meraih gelar profesor di bidang hukum tata negara di usia 38 tahun.
Setelah masa tugas SBY berakhir, kepopuleran Denny perlahan meredup. Bahkan Denny, yang dulu aktivis antikorupsi, malah menjadi tersangka kasus korupsi payment gateway Kemenkum HAM.
Dia kemudian muncul sebagai pengacara dalam kasus korupsi yang menyeret megaproyek Meikarta. Denny menjadi kuasa hukum pengembang proyek Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (PT MSU).
Usai coblosan Pemilu 2019, Denny lantas ditunjuk sebagai salah satu pengacara capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bertarung di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengguggat kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun Denny dan kawan-kawan gagal. MK menolak semua gugatan Prabowo-Sandi.
