Mantan Ketua MK soal Perppu KPK: Hak Presiden, Tak Mungkin Diimpeachment

Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva menanggapi isu Perppu UU KPK. Menurut Hamdan, Perppu merupakan wewenang subjektif Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya itukan wewenang subjektif dari presiden," kata Hamdan, kepada wartawan di Hotel Boutique, Jalan Angkasa, Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Kepercayaan Publik ke DPR Terendah di Survei LSI, Puan: Semua Akan Berubah

Hamdan menekankan bahwa Perppu merupakan hak subjektif Presiden yang nantinya dapat diterima atau ditolak DPR. Sebagai hak subjektif Presiden, Hamdan mengatakan presiden tidak bisa diimpeach.

"Sekali lagi bahwa Presiden memiliki hak subjektif untuk mengeluarkan Perppu. Pada sisi lain DPR bisa menolak atau menerima Perppu itu. Hak subyektif Presiden untuk mengeluarkan Perppu itu adalah kewenangan yang diberikan konstitusi jadi mana mungkin diimpeach," ujarnya.

Baca juga: Plt Menkum HAM: Kami Siap Laksanakan Keputusan Jokowi soal Perppu KPK

Hamdan menilai segala sesuatu kewenenangan yang diberikan UUD 1945 dan dijalankan dengan niat baik tidak bisa dihukum. Hal itu juga sama terjadi terhadap DPR.

"Sama dengan DPR kalau menolak Perppu, apa diimpeach juga? Ini kewenangan dari UUD. Jadi segala kewenangan yang diberikan UUD dijalankan dengan itikad baik, tidak bisa dihukum," ucapnya.

Baca juga: Ramai Dukungan untuk Perppu KPK, Tunggu Apalagi, Pak Jokowi?

Ketika ditanyakan perlu tidaknya Presiden mengeluarkan Perppu UU KPK, Hamdan mengatakan perlu dipertimbangkan dengan baik. Hamdan mengungkapkan perlu dilihat sisi keadaan darurat untuk mengeluarkan Perppu.

"Itu harus dipertimbangkan dengan baik dan dalam-dalam di sisi keadaan memaksa dari segi keadaan gawat daruratnya. Kalau gawat daruratnya kenapa enggak?" sebutnya.





Tonton juga video Soal Perppu KPK, Plt Menkumham Akui Belum Ada Arahan Presiden:

[Gambas:Video 20detik]

(fdu/fdu)