Plt Menkum HAM: Kami Siap Laksanakan Keputusan Jokowi soal Perppu KPK

Jakarta - Plt Menkum HAM Tjahjo Kumolo mengaku belum mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Perppu KPK. Meski begitu, Tjahjo menyebut pihaknya akan mengikuti keputusan Jokowi.

"Sampai sekarang belum ada (arahan). Kami sebagai pembantu presiden ya kami siap melaksanakan apa yang nanti akan menjadi keputusan Bapak Presiden," kata Tjahjo kepada wartawan di Graha Pengayoman Kemenkum HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2019).

Baca juga: Bupati Lampung Utara Kena OTT, Mendagri Ingatkan Soal Sumpah Jabatan

Dia mengatakan pihaknya menyiapkan semua materi yang dibutuhkan terkait kebutuhan untuk pertimbangan Perppu KPK. Tjahjo menyebut Kemenkum HAM juga mempersiapkan materi untuk melanjutkan pembahasan RUU yang ditunda.

"Kami menyiapkan semua materi-materi dengan baik dan termasuk juga UU yang kemarin ditunda, ada 5 UU ya, nanti akan kita monitor apakah masuk di Prolegnas atau tidak di DPR, masalah KUHP, masalah UU Pemasyarakatan, dua itu, termasuk yang lain UU Pertanahan juga, Minerba juga," ucap Tjahjo.

Tjahjo mengaku belum bisa memastikan RUU mana yang akan masuk ke Prolegnas 2020. Hingga kini, kata Tjahjo, Dirjen Perundang-undangan masih berkoordinasi dengan DPR soal prioritas UU yang masuk Prolegnas.

"Dirjen Perundang-undangan juga akan terus komunikasi oleh DPR mana-mana yang akan jadi skala prioritas di Prolegnas," ujar Tjahjo.


YLBHI soal Perppu KPK: Kita Bela Pemberantasan Korupsi:

(maa/haf)