.webp)
"Jangan dibuat dramatisasi. Sudah ulang-ulang kami sampaikan, struktur kabinet, nomenklatur kabinet dan anggota kabinet itu hak prerogatif presiden. Ini harus dihormati, ini bukan cuma norma biasa bukan," kata Johnny kepada wartawan di Kompleks DPR, Senin (7/10/2019).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pertanyaannya, kenapa Gerindra saja (yang diisukan masuk kabinet)? Ini ada 10 partai politik pengusung presiden, ada 9 parpol di parlemen, kenapa hanya satu (yang diisukan masuk kabinet)?" terangnya.
Meskipun demikian, Johnny menyebut NasDem tidak berwenang mengizinkan atau tidak mengizinkan Gerindra masuk kabinet. Johnny mengingatkan tentang adab dalam berpolitik.
"Persetujuan bukan dari NasDem, dari Presiden. Kami mendukung keputusan presiden, tapi kami mengingatkan keadaban politik. Tetapi kalau presiden memilih untuk satu pertimbangan politik, itu keputusan presiden kami dukung," ucap Johnny.
Sebelumnya, beredar isu Partai Gerindra meminta 3 pos menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. Isu itu rupanya bukan isapan jempol. Waketum Gerindra Arief Poyuono mengakui hal tersebut.
"Ya sepertinya kita memang akan minta 3 posisi kementerian di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, tapi semua itu bergantung dengan Presiden Joko Widodo yang punya hak menyusun kabinet," ungkap Poyuono kepada wartawan, Jumat (4/10).
Ada tiga nama yang kabarnya disodorkan Ketum Gerindra Prabowo Subianto untuk masuk ke Kabinet Kerja jilid II, yaitu Waketum Gerindra Edhy Prabowo, Waketum Gerindra Fadli Zon, dan Sandiaga Uno. Poyuono menegaskan ketiganya punya kapabilitas dan kompetensi di bidangnya masing-masing.
Namun, Dahnil Anzar Simanjuntak membantah pernyataan Arief Poyuono terkait tiga jatah menteri Gerindra di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dahnil menegaskan Prabowo tak pernah membahas jatah kursi menteri dengan Presiden Jokowi.
"Pak Prabowo sejak awal tidak pernah bicara secara spesifik tentang jabatan menteri dengan siapa pun," tegas Dahnil sebagai juru bicara Prabowo Subianto kepada wartawan, Jumat (4/10).
Halaman 2 dari 2
